Manado-Pungutan liar (pungli) adalah masalah klasik yang masih membelenggu manajemen birokrasi pemerintahan Sulut. Pemkot Manado juga masih belum bisa membersihkan para birokratnya dari penyakit tersebut. Saatnya Pak Wali Vicky Lumentut berpola kerja seperti Jokowi, Gubernur DKI.
Pungli di lingkungan pemerintahan kota Manado masih terjadi pada sektor pelayanan publik. Dalam hal pengurusan ijin, setoran uang yang tidak tertata menjadi momok dan Pelaku usaha pun sering menjadi korban.
Seperti pengakuan Henri, bukan nama sebenarnya, salah satu pemilik usaha di Kecamatan Tuminting. Pengusaha ini mengaku sempat dibuat kelabakan dengan sikap salah satu lurah di wilayah tersebut yang memintainya uang dalam jumlah relatif besar.
Padahal keperluan Henri cuma soal surat rekomendasi pengurusan ijin usaha bisa ditandatangani Lurah bersangkutan “Mintanya cukup banyak sampai tujuh ratusan (ribu rupiah, red) padahal setahu saya tidak sebanyak itu kalau meminta legalitas rekom dari kelurahan,” keluhnya.
Masalah akhirnya bisa diatasi setelah Henri meminta kerabatnya bernego dengan Lurah. Namun saat pengurusan berlanjut ke kantor kecamatan, pungli juga masih dialami pria ini. “Pegawai kecamatan minta uang, untung cuma 150 ribu, saya kasih saja pelicin itu supaya proses pengurusan tidak panjang,” tukasnya.
Berkaca dari pengalamannya, dia mengusul Walikota Manado Vicky Lumentut harus rajin-rajin sidak lapangan, mirip-mirip aksi yang dilakoni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. “Pak Wali perlu tiru Jokowi yang rajin sidak lapangan, supaya kasus pungli jajarannya bisa dipangkas habis, juga supaya kinerja birokrat Manado bisa lebih profesional,” tandas Henri. (alf)
