Tomohon – Perseteruan yang terjadi antara para pekerja dan manajemen PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Areal Lahendong sepertinya baka memasuki babak baru. Hal tersebut setidaknya tersirat dari pernyataan Paulus Sembel, Ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
“Minggu berjalan ini, saya bersama perwakilan buruh dan pekerja PT Pertamina Geothermal Energy Areal Lahendong akan membawa beberapa keluhan dan tuntutan kepada pihak-pihak berkompeten di Jakarta. Ini adalah bagian dari janji saya akan mengadvokasi dan memfasilitasi pihak buruh/pekerja supaya hak-hak mereka benar-benar dapat mereka nikmati sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Untuk merealisasikannya, menurut personel F-PDIP ini, pihaknya sementara mempersiapkan berkas-berkas guna menuntaskan perjuangan tersebut. “Banyak bahan dan berkas akan kami bawa untuk melengkapi perjuangan ke Jakarta. Kami akan berupaya menemui Menko Kesra, Kementerian Tenaga Kerja, BUMN, ESDM, Komnas HAM, SBSI Pusat dan jika memungkinkan akan menemui KPK untuk menyampaikan laporan soal pengelolaan keuangan di PT PGE Lahendong,” tegas legislator asal Dapil Tomohon Selatan ini.
“Secara pribadi, saya juga akan meminta lembaga audit agar mendatangi PT PGE Lahendong untuk melakukan audit pengelolaan keuangan. Saya mengapresiasi semangat Menteri BUMN Dahlan Iskan yang meminta KPK menelusuri pengelolaan keuangan BUMN yang terindikasi terjadinya kebocoran atau pemanfaatan keuangan di luar peruntukan. Dan saya berharap juga agar PT PGE dapat mengklirkan siapa-siapa pejabat dan anggota dewan yang pernah menerima amplop,” pungkasnya. (req)
