Tondano – Banyaknya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa akhir-akhir ini oleh Pemerintah Provinsi seperti pembangunan jalan disinyalir sejumlah kalangan masyarakat merupakan strategi Pemprov karena terkait pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah tersebut. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil menegaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada Minahasa.
“Bertepatan saja dan itu tidak disengaja, ini perhatian sesuai dengan banyaknya permintaan masyarakat untuk perbaikan-perbaikan jalan dan sebagainya, dimana daerah lainnya juga dapat tidak semua ke Minahasa. Pembagiannya merata dan proporsional, bukan karena ada Pilkada,” ujar Kansil.
Ia mencontohkan saja untuk anggaran APBN di Sulut terbesar ada di Bolaang Mongondow dibanding dengan daerah lain, hal itu dikarenakan perwakilan daerah lainnya tidak ngotot memperjuangkan anggaran pembangunan khususnya APBN. Untuk anggaran APBN sendiri menurut Kansil yang ditemani Sekprov Ir Siswa Rachmad Mokodongan mengatakan hal tersebut menjadi wewenang pemerinta Provinsi untuk mengatur secara proporsional.
“Bolaang Mongondow yang terbesar dibanding daerah lainnya di Sulut, nah itu karena daerah lain tidak ngotot (memperjuangkannya) khusus infrastrukturnnya di APBN,” ujarnya lagi.
Menurut dia, anggaran APBN dan APBD adalah anggaran pusat yang nantinya akan diatur oleh pemerintah Provinsi dimana Provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Pembagian secara proporsional itu salah satunya dilihat dari segi jumlah penduduk dan kebutuhan infrastruktur didaerah. (Jrp)
