TAHUNA – Kehadiran sejumlah PNS dari luar daerah tampaknya mengusik kenyamanan sejumlah PNS di lingkup Pemkab Sangihe. Bahkan sejumlah PNS eselon II dan III, mengaku resah atas kehadiran sejumlah PNS dari luar daerah.
Mereka mengkhawatirkan, jika dalam pelaksanaan rolling pejabat eselon II dan III nanti, tak terakomodir karena kehadiran para PNS “import” tersebut.
“Terus terang, torang resah dengan kehadiran teman-teman PNS dari luar daerah, karena tidak menutup kemungkinan, pada pelaksanaan rolling nanti kami tidak akan diakomodir. Namun, sebagai bawahan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau menyangkut penempatan pejabat di lingkup Pemkab Sangihe, adalah kewenangan atau hak prerogatif Pak Bupati,” ujar
sejumlah pejabat eselon II dan III saat berbincang-bincang dengan wartawan.
Menyikapi hal tersebut, Ketua LSM Kadademahe, Marslem Pulumbara mengatakan, jika pemerintahan HRM-JEG akan mengakomodir para pejabat dari luar daerah untuk diposisikan dalam kabinetnya. Hal itu sah-sah
saja, sepanjang pejabat yang didatangkan itu memiliki kemampuan diatas rata-rata dan lebih professional dibandingkan pejabat yang ada di lingkup Pemkab Sangihe.
“Sah-sah saja, Bupati dan Wakil Bupati mengakomodir pejabat dari luar daerah, sepanjang pejabat yang bersangkutan memiliki kemampuan diatas rata-rata dan lebih professional untuk didudukan pada kabinet HRM-JEG, tetapi jika pejabat yang dari luar daerah merupakan pejhabat buangan, maka hal itu patut ditinjau kembali,” tegas Pulumbara.
Sementara itu, Kabag Humas pemkab Sangihe Drs Suharto Mandiri ketika dimintai tanggapan soal keberadaan para PNS dari luar daerah, menyatakan kedatangan PNS atau pejabat luar daerah di Kantor Bupati Sangihe bukan berarti sebagai pejabat yang akan dilantik.
“Bisa saja mereka datang ke kantor Bupati untuk urusan dinas. Sebaiknya hal tersebut disikapi secara arif oleh teman-teman PNS yang ada di Lingkup Pemkab Sangihe,” ujar Mandiri. (gun)
