SIAU — Pesta demokrasi lima tahun sekali: pemilu presiden (pilpres) sesuai jadwal nasional 8 April yang serentak dilakukan, khusus di Kabupaten Kepulauan Sitaro tampaknya bakal terancam. Persoalannya hanya sepele, dimana honor 2 bulan dari PPK dan PPS hingga kini belum dibayar oleh pihak KPUD Sitaro.
“Sangat ironis dengan tugas dan kerja dari PPK-PPS lumayan berat. Beratnya bukan karena banyak tugas tapi tanggungjawab kepada masyarakat. Sehingga kadang-kadang kami harus mengkorbankan diri kami demi mempertaruhkan kalau surat suara yang dihitung sudah benar. Tapi kalau penghargaan dari KPUD seperti ini, kami akan berpikir dua kali untuk bekerja lagi pada pilpres,” tandas sejumlah PPK-PPS di Siau.
Olehnya mereka berharap, karena kian dekatnya pelaksaan pilpres pihak KPUD lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan, termasuk soal hak pembayaran honor PPK-PPS. “Kalau kami hanya dibiarkan seperti ini, dengan terpaksa kami mengurungkan niat bekerja pada pilpres nanti, meskipun tugas ini adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa dan negara,” ungkap Roni mewakili rekan-rekannya.
Ketua KPUD Sitaro, Pricilya Bawole SE ketika dikonfirmasi mengatakan kalau tak ada halangan Kamis besok akan segera dibayar semua honor baik PPK maupun PPS. “Kami sudah sampaikan surat edaran ke PPK-PPS,” jawabnya singkat.
