Manado – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terus bersinergi untuk mempercepat transformasi di semua sektor perekonomian di daerah tersebut.
“Percepatan transformasi tersebut akan dilakukan secara sinergitas baik pemerintah, swasta maupun pemangku kepentingan di daerah ini,” kata Kepala Kantor BI Perwakilan Sulut Peter Jacobs saat pertemuan tahunan BI 2015 di Manado.
Dia mengatakan segenap tantangan pada perekonomian nasional memerlukan strategi untuk mencapai satu tujuan transformasi, yaitu mencapai perekonomian nasional yang bertumbuh kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.
“Dalam pandangan kami, pencapaian satu tujuan transformasi tersebut akan tergantung pada kemampuan kita mencapai sasaran yaitu peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi yang ditopang oleh kebijakan yang berkesinambungan,” katanya.
Juga, katanya, konsisten, dan bersinergi, dengan memprioritaskan pada ketahanan dan kemandirian energy, pangan, dan air bersih, penguatan industrialisasi, infrastruktur, dan keuangan.
Stabilitas, katanya,tetap perlu dijaga agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang dan sehat, sehingga menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi ke depan.
Dalam nuansa semangat untuk mendukung langkah transformasi, maka ada beberapa arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.
Dalam melaksanakan mandat Undang-Undang, Bank Indonesia akan senantiasa menjalin koordinasi yang semakin erat dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Untuk itu, katanya, berbagai media koordinasi di tingkat pusat dan daerah seperti Tim pengendali inflasi baik di pusat maupun daerah, round Table Policy Dialogue, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, Forum Sistem Pembayaran Indonesia akan terus dioptimalkan.
“Kami juga memperkuat komitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan daerah,” kata Peter.
Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono mengatakan sinergitas itu memang sangat penting dan harus dikerjakan secara bersama-sama bukan sendiri-sendiri.
“Dalam meningkatkan perekonomian Sulut, perlu sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya, agar semakin terarah dan kuat,” kata Soni.
Dia mengatakan pemerintah memberikan regulasi kepada swasta mendapatkan insentif dan kemudahan berinvestasi juga harus didukung oleh masyarakat, sehingga iklim usaha di Sulut menjadi lebih kondusif, otomatis akan meningkatkan perekonomian daerah. (***)
