Tondano – Sektor pertanian di Kabupaten Minahasa sejatinya dapat membuat masyarakat merasa tidak khawatir dengan harga dan distribusinya. Namun kenyataan di lapangan, harga cabai masih bisa dipermainkan oknum-oknum pedagang nakal, belum lagi dengan alat takar yang direkayasa.
Hal itu setidaknya membuktikan bahwa pertanian di Minahasa belum bisa diandalkan. Dikatakan demikian bukan karena tidak punya potensi. Ini cukup aneh memang, lahan dan potensi ada namun belum dikelolah dengan sistem yang mampu mensejahterakan petani.
Banyaknya keluhan kalangan petani tentang distribusi bantuan dan pupuk menjadi salah satu penyebab sektor yang terus menjadi sorotan pemerintah pusat ini seperti berjalan ditempat saja.
Informasi tentang dugaan adanya kelompok tani dadakan dan hanya itu-itu saja yang menerima bantuan sempat menyebar dan telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Lantas bagaimana pemerintah menuikapi hal ini?
Situasi ini juga sering mengemuka saat digelar masa reses Anggota DPRD Kabupaten Minahasa. Banyak yang mempertanyakan soal bantuan dan pupuk. Demikian juga dengan kondisi harga sembako di pasar tradisional yang kabarnya banyak yang dipasok dari luar Minahasa.
Ketua Komisi II DPRD Minahasa Denny Kalangi mengatakan bahwa lepas dari keanggotaan komisi, dirinya sangat prihatin akan keluhan-keluhan seperti itu. Namun pihaknya berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi di tahun anggaran tahun 2017 ini.
“Namun demikian kami butuh peran dari masyarakat sendiri. Jika ada indikasi penyelewengan bantuan dan lain sebagainya, silahkan menyampaikannya kepada kami secara langsung atau cara lain. Namun harus disertai dengan bukti yang jelas dan bukan dibuat-buat,” katanya. (frangkiwullur)
