Manado – Pernyataan salah satu saksi Partai Politik, PDI Perjuangan di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional di KPU, Minggu (4/5/2014) yang menuding seandainya KPU Kota Manado tetap bekerja, mereka akan berada di bawah intervensi penguasa lokal, serta menyimpulkan kuatnya intervensi penguasa lokal dalam hal ini Walikota, sebagaimana dilansir salah satu salah satu koran harian terbitan Manado, Senin (5/5/2014) pukul 06.39 WIB dengan judul: PDI Perjuangan: KPU Kota Manado Dibayangi Intervensi Penguasa Lokal, dibantah Pemerintah Kota Manado.
Melalui Kabag Humas dan Protokol Franky Mocodompis, Pemkot Manado menyampaikan sikap resminya, Selasa (7/5/2014) usai menghadiri Diskusi Kepemimpinan Nasional APEKSI, APKASI, dan Media Massa di salah satu kawasan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.
Kami tantang PDIP untuk mampu membuktikan, jangan asal bicara, tetapi harus didukung fakta, jangan hanya beropini, padahal ada target politik lain yang hendak dikejar.
Franky Mocodompis Kabag Humas dan Protokol Pemkot Manado.
“Kami merasa keberatan dengan penilaian tersebut karena sejak awal Walikota tidak pernah melakukan mengintervensi, baik terhadap aparatur pemerintah apalagi penyelenggara Pemilu. Kenapa persoalan ini justru diangkat pada Pleno Rekapitulasi Nasional, sementara saat pleno di Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara berlangsung baik dan tidak ada tudingan seperti itu. Kami tantang PDIP untuk mampu membuktikan, jangan asal bicara, tetapi harus didukung fakta, jangan hanya beropini, padahal ada target politik lain yang hendak dikejar,” ujar Mocodompis.
Mocodompis menjelaskan bahwa sejak dari awal, sejak tahap persiapan, rapat-rapat dengan KPU, dimana persiapan menghadapi Pemilu, Pemkot Manado selalu menunjukkan sikap netral untuk membantu memfasilitasi apa yang diharapkan oleh KPU untuk kelancaran pelaksanaan dengan tidak melakukan intervensi. Walikota Dr GS Vicky Lumentut juga sudah berulangkali titipkan kepada penyelenggara, buatlah Pemilu berlangsung aman, lancar, dan sukses serta usahakan Manado menjadi contoh pelaksanaan Pemilu yang berkualitas.
Tetapi kalau mengintervensi apalagi dikatakan memobilisasi caleg tertentu, itu sama sekali tidak benar. Kalau ada yang menduga, silahkan dibuktikan. Jangan membentuk opini sepertinya pemerintah Kota Manado melakukan hal tersebut.
“Kami menduga memang ada skenario tertentu yang mau mengkambinghitamkan Walikota Manado atas pelaksanaan pembetulan data perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014. Padahal proses pembetulan data tersebut merupakan prestasi dari Panwaslu Kota Manado, Bawaslu Sulut, dan Bawaslu RI dalam mengawal Pemilu yang legitimate,” ujar Mocodompis. (medco/timredaksi)
