Manado – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Manado Drs Joshua Pangkerego MAP mengatakan, perlu adanya perubahan pelayanan di tingkat lapangan serta ditambahnya petugas penyuluh lapangan, bagi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Manado.
Hal tersebut dikatakan Pangkerego saat membuka kegiatan Advokasi dan Fasilitasi, (15/4/14) dalam rangka Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Manado, di Puncak Manado Resto.
Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, dikatakan Pangkerego, mengakibatkan sering terjadi konflik sosial seperti tawuran dan degradasi ekologi, dan lingkungan akibat alih fungsi hutan serta daerah resapan air yang menjadi lahan pemukiman.
“Oleh karena itu perlu adanya badan otonom badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBD) yang mengelola kependudukan dan KB sehingga kita dapat mengatasi masalah pegendalian kuantitas penduduk,” ujar Pangkerego yang merupakan mantan Kaban BLH Kota Manado.
Dalam laporannya, Kepala Badan BKB-PP kota Manado, Micler CS Lakat SH MH mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih memahami tentang kondisi kependudukan dan keluarga berencana saat ini yang menurun signifikan.
“Laju pertumbuhan penduduk dalam 3 tahun terakhir di Kota manado sangatlah cepat dan hal ini tidak terlepas dari permasalahan program KB dalam 15 tahun belakangan ini”ujar Lakat.
Hadir dalam kegiatan ini, pejabat eselon III dari Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Manado, Dinas Kesehatan, Dins Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pendidikan Nasional, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Manado. (Semuel)
