Manado – Tekad DPP Generasi Penerus Pejuang Merah Putih (GPPMP) 14 Februari 1946 memperjuangkan BW Lapian sebagai Pahlawan Nasional dan menjadikan Peristiwa Heroik “Merah Putih”14 Februari 1946 masuk kurikulum di Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Sulawesi Utara, semakin menjadi kenyataan.
Pasalnya, dalam acara pengukuhan DPP GPPMP periode 2015-2020, di Gedung Basarnas, Jakarta, Sabtu akhir pekan lalu, salah satu Munas VI GPPMP mengusulkan BW Lapian sebagai Pahlawan Nasional dan Peristiwa Heroik “Merah Putih” masuk kurikulum SD dan SMP di Sulut, itu mendapat dukungan kuat dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara).
Sebagaimana diketahui, Munas VI GPPMP 14 Februari 2015 telah menghasilkan sejumlah keputusan, program aksi dan kepengurusan baru untuk meneruskan kepemimpinan Capt Dr Albert Lapian, MMar yang berakhir masa pengabdiannya (2010/2015). Terpilih sebagai Ketua Umum DPP GPPMP Periode 2015/2020, Jeffrey Rawis didampingi 19 Wakil Ketua Umum serta para Ketua Bidang. Sedangkan Sekjen dijabat Donny Lumingas, didampingi 18 Wakil Sekjen. Sedangkan Jefferson Lungkang terpilih sebagai Bendahara Umum, didampingi 15 Wakil Bendahara.
Sementara itu, Theo L Sambuaga terpilih sebagai Ketua Dewan Penasehat, Max Ruland Boseke (Wakil Ketua) dan Max Wilar (Sekretaris), disertai lebih 40 anggota, termasuk tujuh orang ‘Pinisepuh’, di antaranya Letjen TNI EE Mangindaan, Letjen TNI HBL Mantiri, Lasdya TNI Desi Albert Mamahit, Sinyo Harry Sarundajang, Benny Tengker dan Remi Silado.
Sedangkan Capt Albert Lapian (Ketua Periode sebelumnya) menjadi Ketua Dewan Penasehat, didampingi Brigjen TNI Pur Douglas Umboh (Wakil Ketua), Yuyu Kaunang (Sekretaris) serta lebih 60 anggota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), sebagaimana dinyatakan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang yang diwakili Kepala Bappeda Sulut, Roy Roring mengatakan, peristiwa Heroik Merah Putih di Manado, pada 14 Februari 1946, merupakan satu dari 10 tapak perjuangan kebangsaan Indonesia dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan RI.
“Ia selevel dengan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, peristiwa Ambarawa di Semarang, serangan enam jam di Yogyakarta, juga Bandung Lautan Api, dan seterusnya”, tutur Roring.
Malahan, Pemprov dan Rakyat Sulut lanjut Roring memandang ‘Peristiwa Heroik Merah Putih’ 14 Februari 1946, memiliki nilai strategis lebih, karena sebagai momentum strategis bagi munculnya pengakuan internasional atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang telah diproklamasikan oleh Presiden Soekarno,” jelas Roring.
Dalam konteks demikian, menurut Roring, kehadiran GPPMP memberikan angin segar untuk memantapkan kembali integritas, semangat heroik dan mengembangkan budaya bangsa, melalui aktualisasi program kerja organisasi konstruktif menjawab harapan dan tujuan bersama, termasuk melahirkan beberapa rekomendasi, antara lain mengusulkan BW LAPIAN sebagai Pahlawan Nasional.
Ia juga menegaskan untuk memaknai dengan penuh spirit apa yang dinyatakan Bung Karno dengan jargon “JAS MERAH” (=jangan sekali-kali melupakan sejarah).
“Ini adalah amanat yang harus kita ingat. Olehnya, pembangunan sejarah bangsa adalah harga mutlak yang harus selalu dikedepankan.
Disadari, kesemuanya ini tentunya bukan hal mudah untuk dicapai. Akan tetapi, dengan melihat komposisi organisasi yang baru dikukuhkan, saya percaya berbagai harapan tersebut akan mampu dijawab. Karena itulah pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara menunggu kiprah Generasi Penerus Pejuang Merah Putih melalui program kerja yang nyata sebagai kontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Utara menuju masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera,” tandasnya. (tim/jerrypalohoon)
