MANADO – Geram dengan perjalanan dinas yang dilakukan pejabat eksekutif dan legislatif sepanjang tahun ini. Pemuda Anti Politisi Busuk (PAPB) melalui Ketua Presidium, Rudolf Wowor, meminta agar Polda Sulut maupun Kejati Sulut, memeriksa biaya perjalanan dinas Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan pejabat eksekutif lainnya.
”Apalagi Pak Gubernur programnya membangun tanpa korupsi, jadi saya kira akan dengan senang hati membeberkan ke rakyat berapa biaya perjalanan dinas pejabat Pemprov. Ini agar rakyat tahu dengan jelas apakah pemerintah saat ini sudah pro rakyat, ”ujar Rudolf, Selasa (8/11).
Rudolf, mengaku, sedang mencari data seluruh perjalanan dinas yang dilakukan pejabat Pemprov, pejabat di kabupaten/kota termasuk Bupati, dan Wali Kota.
”Mungkin jika datanya sudah valid pertengahan Desember kami akan memberkan ke publik. Ini maksudnya agar rakyat tahu siapa pejabat yang memang berpihak kepada rakyat, dan lebih memfokuskan ke perbaikan fasilitas umum, dan siapa saja pejabat yang hobby-nya jalan-jalan, ”ujarnya. (niel)
