Manado – Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara Farly Kotambunan SE menyebutkan dari hasil monitoring dan evaluasi Biro Pembangunan yang dilakukan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sulut, dalam pelaksanaan kegiatan realisasi APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan urusan bersama menunjukan bahwa penyerapan anggaran secara umum masih belum nenunjukan hasil optimal, walaupun berbagai langkah terobosan telah dilakukan.
“Penyerapan anggaran cenderung rendah diawal tahun, dan kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang pada setiap tahun anggaran. Pola seperti ini tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas, pada hal dihampir setiap kesempatan baik Pak Gubernur, Wagub maupun Sekprov selalu mengingatkan kepada para Kepala SKPD, PPTK maupun Bendahara,” ujar mantan Karo Umum.
Dia menjelaskan, khusus realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2013 di Provinsi Sulut sampai dengan 12 Desember 2013 sebesar Rp. 6.176 milyar atau 78,64 persen dari pagu sebesar Rp.7.852 milyar (DIPA awal hanya Rp.6.950 milyar). Dari nilai tersebut realisasi untuk belanja barang sebesar Rp.1.559 milyar atau 76 persen dari pagu dan belanja modal sebesar Rp.2.409 milyar atau 71 persen dari pagu, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp.503 milyar atau 84 persen dari pagu.
Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja 2014 bagi SKPD Pemprov, Kotambunan memberikan tiga solusi yaitu pertama menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik dengan melibatkan peran aparat pengawasan internal (Inspektorat), sebagai guality assurance.
Kedua kata Kotambunan, adalah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal, dan bagi SKPD Pemprov batas akhir pemasukan sampai 20 Desember 2013 ini. Ketiga mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap SKPD.
Ia berharap penyerapan anggran di tahun 2014 mendatang perlu lebih di optimalkan dari sisi perencanaan. (Rizath Polii)
