Sri Wahyuni Manalip (net)
Manado – Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka menilai, penghargaan Good Governance Award (IGGA) 2015 yang diterima Bupati Kabupaten Talaud, Sri Wahyuni Manalip (SWM) masih perlu dipertanyakan.
Kata Tumbelaka, pemberikan penghargaan tersebut harus diperjelas indikator dan variabel-variabel penilaiannya agar masyarakat tidak dibodohi.
“Ya itu harus diperjelas, dasarnya apa? System pemerintahan yang kelolah itu memiliki prestasi atau tidak? Tata kelolah pemerintahannya baik atau tidak?,” ujar Tumbelaka.
Dia menambahkan, Kalau tidak salah, bupati Talaud “sengaja” melakukan pergantian Sekda tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Sulut dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Nah, ini pelanggaran dan satu kesalahan. Terakhir saya dengar bupati “menolak” menemui Ketua dan beberapa anggota DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke Talaud beberapa waktu lalu. Memang cukup aneh jika dia (bupati,red) mendapat penghargaan good governance award,” tegas Tumbelaka.
Bukan hanya Talaud, Tumbelaka juga menjelaskan, sebaiknya bupati, wali kota dan pejabat di daerah ini lebih bijaksana menyikapi undangan berupa pemberian penghargaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga swasta.
“Saya menduga, mulusnya penghargaan yang diterima bupati itu jangan-jangan ada pelicinnya,” tandas Tumbelaka.
Baca juga:
