Manado – Menjamurnya pembangunan mini market di Kota Manado, dinilai sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Namun, hal itu juga berdampak buruk para perekonomian masyarakat kecil yang bergantung pada hasil usaha warung tradisional.
Pernyataan tersebut diungkapkan personil DPRD Kota Manado, Vicktor Polii. Diungkapkannya, saat ini dirinya melihat adanya kesenjangan yang terjadi di Kota Manado, khususnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berekonomi menengah kebawah.
“Saya lihat mini market memonopoli usaha di Manado. Ini tidak lepas dari peran pemerintah kota yang terkesan melakukan pembiaran. Nyatanya, banyak warung tradisional yang tutup karena keberadaan banyaknya mini market itu. Karena jarak antara satu mini market dengan mini market lainnya sangat berdekatan,” kata sekretaris Fraksi PDIP ini.
Hal senada juga ditegaskan ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Manado, Stenly Tamo. Menurutnya, pemerintah kota lebih berpihak pada pengusaha mini market ketimbang masyarakatnya sendiri.
“Memang tidak ada larangan untuk membatasi pengusaha membuka mini market di Kota Manado. Tapi, harusnya pemerintah pro terhadap masyarakat. Kalau dilihat saat ini, pemerintah membiarkan mini market menghimpit warung tradisional. Padahal, banyak diantara masyarakat bergantung hidup dari hasil berjualan di warung-warung tersebut,” tegas Tamo.
Muncul dugaan, kata personil Komisi C ini, banyak diantara mini market yang beroperasi di Manado yang bermasalah dengan perizinan.
“Sudah ada berapa temuan kami, mini market yang tidak mengantongi IMB, tapi sudah mendirikan bangunan dan beroperasi. Dan pemerintah hanya membiarkan hal itu. Makanya, kami akan membahas bersama komisi-komisi yang terkait untuk dikeluarkan rekomendasi untuk penutupan mini market bermasalah,” tandasnya. (leriandokambey)
