KOTAMOBAGU – Jatuh tempo Nomor NIP berakhir Senin (31/5) kemarin. Akan tetapi NIP tersebut tak jua kungjung dikantongi. Aksi protespun dilayangkan 352 CPNS. Menteri Aparatur Negera dan Badan Kepegawaian Negara didesak segera menurunkan SK penetapan NIP mereka.
Aksi kemarin sempat diwarnai ketegangan antara CPNS dan SatPol PP. Saat CPNS ini ingin masuk area perkantoran walikota namun dijegat SatPol PP.
Untungnya, kedua belah pihak menahan diri hingga hingga adu jotos terhindari.
Aksi CPNS ini sempat menyita perhatian para pegawai dilingkungan pemkot ingin menyaksikan para pendemo yang telah menduduki Aula pemkot yang berada ditengah kantor walikota. Apalagi, demo kali ini melibatkan sanak keluarga dan orang tua para CPNS.
Sekretaris Kota, Drs Muhammad Mokoginta memberanikan diri menemui CPNS. Disini Mokoginta dicecar berbagai pertanyaan seputar NIP mereka. “Mohon bersabar, berikan kesempatan kepada kami selama sepekan,” kata Sekkot yang sempat diteriaki pendemo.
Sementara Ketua DPRD Kotamobagu, Rustam Siahaan tak banyak bicara. Dia hanya menyampaikan rasa prihatinnya. “Kami DPRD akan selalu berjuang agar NIP CPNS segera keluar,” katanya.
Ditengah dialog, seorang CPNS bernama Santi Paputungan sempat berteriak histeris. Diduga wanita berkerudung ini emosi hingga kerasutan. Kata-kata yang dikeluarkan Paputungan dalam bahasa mongondow. “Memang dia begitu, sering kemasukan,” kata seorang temannya. Usai dialog, Paputungan merasa tidak tau apa yang dikukannya itu. “Saya tidak sadar, kalau saya sadar tidak mungkin saya berbuat demikian,” tuturnya.
Demo inipun terus belangsung sampai NIP mereka diturunkan. Bahkan, sampai tengah malam tadi masih banyak CPNS menduduki aula pemkot. “Kami tetap akan disini sampai Menpan dan BKN menurunkan NIP kami,” kata Hendra Manggopa, koordinator CPNS.
Nama Tatong Disebut Pengganjal
Nama Ir Tatong Bara tak lain Wakil Walikota Kotamobagu menjadi sasaran para pendemo. Tatong dituding biang terganjalnya NIP mereka. Sebuah spanduk bekuran besar digantung pendemo bertuliskan ‘CPNS angkatan 2009 meminta pertanggung jawaban Tatong’.
Ando Lobud aktivis LSM mendampingi CPNS mengakui temuannya seorang petinggi pemkot yang juga ketua Partai adalah pengganjal keluarnya NIP CPNS. “Semua sudah tau, siapa yang menyurat ke Menpan agar NIP tersebut jangan dikeluarkan. Dan ini sudah menyakiti para CPNS dan keluarga CPNS,” kata Lobud.
Beda halnya menurut Denny Mokodompit ketua Laskar Anti Maksiat Kotamobagu. Menurutnya, menuding wawali sebagai penghalang NIP hanyalah usaha mencari kambing hitam dari oknum-oknum tertentu. Padahal Tatong sediri, katanya tidak bertanggung jawab dalam proses perekrutan CPNS.
Diapun akan mengambil langkah akan menyurati Satgas Anti Mafia Hukum. Diapun mendesak agar DPRD Kotamobagu segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengusutan kasus CPNS. (Rizal)
