Bitung – Rencana keberangkatan ratusan PNS ke Jakarta menghadiri launching Festival Pesona Selat Lembah (FPSL) tanggal 13 September di Kementerian Parawisata menuai sorotan.
Menurut personil LSM Sakti, Petrus Rumbayar, kebijakan memberangkatkan ratusan PNS menggunakan anggaran APBD sangat melukai para mantan Kepala Lingkungan (Pala), Rukun Tetangga (RT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang gajinya tak kunjung dibayar hingga kini.
“Kalau memang alasannya SK pemberhentian per akhir bulan Maret maka saya mempertanyakan dasar hukumnya apa. Karena masalah pemberhentian dan pembayar gaji THL, Pala dan RT adalah masalah kebijakan seperti mengikutkan para PNS di launching FPSL di Jakarta,” kata Petrus beberapa waktu lalu.
Ia menyatakan, Pemkot harusnya malu karena tak mampu mengambil kebijakan membayar gaji puluhan Pala, RT dan THL tapi mampu mengambil kebijakan membeli ratusan tiket pesawat tujuan Jakarta untuk kegiatan yang belum jelas manfaatnya untuk masyarakat.
“Mari kita berhitung, berapa banyak anggaran yang keluar untuk biaya tiket, hotel dan makan bagi para PNS yang akan hadir di acara tersebut. Sedangkan para Pala, RT dan THL yang sudah bekerja untuk sejumlah penghargaan Kota Bitung diabaikan dengan dalih SK pemberhentian,” katanya.
Harusnya kata dia, Pemkot lebih memprioritaskan membayar gaji para mantan Pala, RT dan THL daripada membiayai suatu kegiatan yang tujuannya masih tanda tanya besar.
“Apalagi saat ini pemerintah pusat meminta untuk melakukan penghematan anggaran, tapi kenyataannya Pemkot malah melakukan pemborosan dengan memboyong ratusan PNS ke Jakarta,” katanya.
Sementara itu dari informasi, tanggal 13 September nanti, mulai dari lurah, camat, kepala sekolah, kepala SKPD dan pejabat Pemkot serta THL akan menuju Jakarta menghadiri launching FPSL di Kementerian Parawisata.(abinenobm)
