Minut, BeritaManado.com – Awal tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) meraih penghargaan di tingkat nasional.
Jumat (18/2/2022), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) RI Abdullah Azwar Anas menyerahkan Sertifikat Penghargaan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada Pemkab Minut yang diterima langsung Bupati Joune Ganda di gedung LKPP RI, di Jakarta.
Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya mengatakan, sertifikat penghargaan tersebut sebagai penghargaan atas Pengelolaan Keamanan Perangkat, Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, Pengelolaan Kepatuhan Layanan, serta Self Assesment yang berhasil dicapai Pemkab Minut
“Tidak semua daerah bisa mengerjakan semua hal ini dan saya kira Minahasa Utara bisa menjadi model bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa sudah sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Anas.
Lanjutnya, Pemkab Minut telah berhasil mencapai 17 standar LPSE, yaitu;
- Standar Kebijakan Layanan
- Standar Pengorganbsasran Layanan
- Standar Pengeblaan Aset
- Standar Pengeiolaan Risiko
- Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
- Standar Pengelolaan Pambahan
- Standar Pangelolaan Kapasitas
- Stander Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Standar Pengelolaan Keamanan Parangkat
- Standar Pengelolaaan Keamanan Operasronal Layanan
- Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
- Stander Pengelolaan Kelangsungan Layanan
- Standar Pengelolaan Anggaran
- Standar PengeIolaan Pendukung Layanan
- Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan
- Standar Pengelolaan Kepatuhan
- Standar Penilaian Internal
“Maka dengan 17 standar yang Pak Bupati miliki mudah-mudahan ke depan biasanya akan menjadi model dan bisa berjalan dengan efisien,” tambah Anas.
Sementara itu, Bupati Joune Ganda mengatakan capaian standar LPSE dilakukan agar sejalan dengan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021.
“LKPP saat ini tengah meningkatkan tata kelola pengadaan, salah satunya dengan mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan pelaku Usaha, Mikro Dan Kecil (UMK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar roda perekonomian dapat terus bergerak,” jelas Joune.
Joune mengapresiasi kepercayaan yang diberikan LKPP RI sejauh ini.
Ia mencatat tahun 2021, Kabupaten Minahasa Utara sudah dua kali menjadi pilot project dari LKPP RI.
Kemudian tahun 2022 ini juga kembali dipercayakan juga menjadi pilot project untuk tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dimana target yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 yaitu mencapai UKPBJ Proaktif yaitu UKPBJ level 3.
“Pemkab Minut memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan standard kerja dan hasil kerja,” tutup Joune.
(ADV/Finda Muhtar)
