Penulis: Alfrits Semen | Minahasa Utara
Pemkab Minahasa Utara kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Sekretaris Daerah Pemkab Minahasa Utara, Novly Wowiling, menjelaskan publikasi RLPPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Dikatakan, melalui dokumen ini, warga dapat melihat secara langsung gambaran kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 mulai dari capaian pembangunan, tantangan yang dihadapi, hingga rencana perbaikan ke depan.
“Ini adalah ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif,” ujar Novly.
Ia menjelaskan, publikasi RLPPD ini juga merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Pasal 28, yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan ringkasan LPPD kepada publik melalui berbagai media sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung, serta dukungan jajaran birokrasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Novly Wowiling, berbagai indikator pembangunan di Minahasa Utara menunjukkan tren positif.
Beberapa capaian utama yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025 antara lain:
– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,76
– Angka kemiskinan menurun hingga 6,05%
– Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5%
Tak hanya itu, sektor pelayanan dasar khususnya kesehatan mencatat hasil yang sangat menggembirakan, dengan sejumlah indikator mencapai 100 persen.
Dalam aspek tata kelola keuangan, pemerintah daerah juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi indikator kuat pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.
Sebagai bagian dari keterbukaan tersebut, masyarakat kini dapat mengakses langsung Ringkasan LPPD Tahun 2025 melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk memberikan masukan dan tanggapan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting agar arah pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” tandasnya
