Boltim, BeritaManado.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) rencananya akan melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer di lingkup pemkab Boltim.
Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH., mengatakan, jumlah honorer saat ini sudah mencapai 1.500 orang, sehingga pemerintah diharuskan akan mengeluarkan anggaran sekira Rp 21,8 miliar guna pembayaran gaji para honorer.
“Jumlah honorer Boltim itu meningkat dari tahun ke tahun, dari 1.000 sekarang mencapai 1.500 orang. Saya kira jumlah itu sudah melebihi kebutuhan, sehingga dari aspek penilaian perlu dilakukan rasionalisasi,” ujar Sehan Landjar.
Kata dia, jika nanti diakomodir para honorer ini, maka Pemkab akan disulitkan dalam membayar gaji honorer yang ditaksir mencapai Rp 21,8 miliar,” kata bupati dua periode ini.
Dijelaskan Bupati, bila persoalan tenaga honorer tidak dikurangi maka ditakutkan akan banyak program kegiatan yang akan dikorbankan. Sementara program yang telah disusun oleh SKPD, sudah merupakan prioritas untuk tetap dilaksanakan.
“Nantinya porsi idealnya tenaga honorer tinggal disesuaikan berdasarkan kebutuhan SKPD. Saya sudah perintahkan Sekreataris Daerah (Sekda) Boltim agar rasionalisasi jumlah honorer sebelum ditetapkan,” terang eyang sapaan akrabnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Boltim Jefry Sonny Warokka P.hD menyebutkan, jumlah honorer yang tersebar diseluruh intansi Pemkab Boltim mencapai 1.040 orang. Sementara tenaga honorer guru mencapai 460 orang.
“Total honorer mencapai 1.500 orang, sehingga perlu diprioritaskan. Perintah pak bupati, sebaiknya dirasionalisasi sebelum ditetapkan. Pada dasarnya, untuk tenaga honorer akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan,” ucap Warokka.
Katanya, terkait pengurangan tenaga honorer, dirinya sudah menginstruksikan agar setiap SKPD segera mengeluarkan tenaga honorer yang tidak aktif agar tidak membebani APBD.
Karena nantinya, penerimaan tenaga honorer harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan setiap bidang di semua SKPD
“Jadi bagi tenaga hororer yang dinilai kurang aktif di kantor masing-masing instansi sebaiknya dirumahkan. Keputusan itu sudah mutlak, sebab tenaga honorer sudah melebihi kebutuhan,” pungkas Warokka.
(Riswan Hulalata)
