Ratahan – Gagal dalam sistem pengelolaan keuangan berdasarkan penilain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga mendapat opini disclamer secara berturut-turut, tak memupuskan usaha Pemkab Mitra dibawah kepemimpinan bupati Telly Tjanggulung, untuk keluar dari persolan tersebut.
Dijelaskan Asisten III Pemkab Mitra Dra Feibe Rondonuwu MSi, bahwa Pemkab saat ini telah melakukan berbagai upaya perbaikan, mulai dari sistem pemerintahan, pengelolaan admistrasi keuangan baik di SKPD, tingkat kecamatan dan aspek-aspek pendukung lainnya. Tujuannya tak lain guna memperbaiki kesalahan sebagimana yang telah terjadi belakangan.
“Kita tidak tinggal diam dengan hasil penilain dari pihak BPK. Dimana beberapa tahun ini tidak memberikan tanggapan akan hasil yang dicapai Pemkab Mitra dalam sistem pengelolaan admistrasi dan keuangan. Karenanya, sedikit demi sedikit perbaikan kita lakukan sehingga boleh keluar dari persoalan yang telah kita alami,” jelas Rondonuwu.
Tentu dijelaskannya, upaya yang dilakukan Pemkab selama ini untuk keluar dari masalah, diyakininya akan mendapat respon baik pihak BPK. Dimana dalam pengamatan mereka (BPK, red) ternyata Mitra tidak diam dengan penilain yang diberikan, melainkan terus berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang ada. “Jika kita terus berupaya memperbaiki kesalahan, tentu penilaiannya akan jauh berbeda. Bahkan di tahun-tahun kemudian, mungkin kita bisa meraih WDP,” pungkasnya.(dul)
