Bitung – Menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukanlah hal urgent yang harus dilakukan pemerintah. Karena pemerintah masih dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah subsidi dengan melakukan penghematan di berbagai aspek.
“Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena masih bisa melakukan penghematan. Buktinya, dari kajian tim ekonomi PDIP sisa anggaran lebih setiap tahun itu mencapai Rp30 triliun,” kata Ketua DPC PDIP Kota Bitung, Maurits Mantiri, Senin (17/6).
Menurutnya, anggaran tiap tahunnya paling banyak terserap untuk belanja pegawai belanja barang dan modal. “Ini yang harusnya bisa disiasati, bukan malah menaikkan harga BBM,” katanya.
Selain itu menurut Wakil Ketua DPRD Kota Bitung ini, adalah efisiensi perjalanan dinas. Karena hasil audit BPK 2011, ada pemborosan 40%, belum lagi hal yang lain-lain.
“Tak hanya itu, bea keluar batubara yang jumlah ekspornya besar namun bea masuknya tidak ada. Tahun lalu pemerintah mengeluarkan biaya mineral, bauksit, nikel dan sebagainya tetapi tidak ada batubara. Padahal batubara itu dari data produksi buat ekspor mencapai Rp240 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut Mantiri mengatakan, jika jumlah tersebut dikalikan 20% menjadi Rp48 triliun. Tapi kenapa tidak dikeluarkan, padahal batu bara adalah hasil kekayaan alam kita.
“Jika bisa 20% tersebut dikeluarkan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Seharusnya bea keluar batubara dan cukai bumbu penyedap dan juga dari minuman sudah dibahas Rp2,7 triliun setiap tahun,” katanya.
Ia sendiri mengaku, partainya menawarkan dua pilihan kebijakan yakni efisiensi dan meningkatkan penerimaan baru. Selain karena dapat disiasati dengan dua hal tersebut, Mantiri menjelaskan bahwa menolak penaikan harga BBM karena awal Januari sudah ada kenaikan tarif dasar listrik.
“Jadi kami secara tegas menyatakan menolak rencana kenaikan BBM karena sangat tidak relevan dan hanya menambah penderitaan rakyat,” ujarnya.(enk)
