Manado – Persoalan dana bantuan bencana yang dijanjikan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dialirkan melalui Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulut terus bergejolak. Pasalnya, BNPB dituding setengah hati membantu masyarakat korban bencana yang berada di Kota Manado khususnya.
“Pemerintah pusat dan Pemrov kelihatannya setengah hati membantu masyarakat Kota Manado pasca bencana. Jangan-jangan bantuan ini hanya sebatas janji saja. Seharusnya dana bantuan yang dijanjikan langsung diserahkan ke pemerintah kota, sehingga tidak menunggu waktu yang lama untuk realisasinya,” kata Sonny Lela, anggota DPRD Kota Manado.
Dampak yang terjadi akibat tersendat-sendatnya realisasi dana bantuan bencana tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Manado khususnya menjadi bulan-bulanan masyarakat dalam hal mempertanyakan aliran dana itu.
“Lihat saja yang terjadi sekarang ini. Karena tidak adanya transparansi dari BNPB dan Pemprov, Pemkot Manado menjadi sasaran masyarakat. Bila benar anggarannya sudah ditangan Pemprov, seharusnya segera diserahkan ke Pemkot untuk didistribusikan,” ujar politisi Golkar ini.
Ia menyarankan, khususnya untuk realisasi bantuan dilakukan sebagaimana mekanisme dan data yang telah dikantongi pemerintah, agar gejolak terhadap bantuan bencana ini segera terjawab
“Mekanisme penyaluran seharusnya sebelum pendistribusian bantuan, menjadi kewajiban pemerintah melakukan verifikasi terhadap warga yang berhak, agar tidak menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat dan tepat sasaran,” tandasnya. (leriandokambey)
