warga yang hendak menyebrang ke sebrang dengan mengunakan perahu terbuat dari bambu
BOROKO, BeritaManado.com – Hingga saat ini pembagunan jembatan penghubung desa Keimanga ke daerah Transmigrasi UPTD Goyo atau lebih dikenal masyarakat jembatan Goyo tak kunjung terealisasi alias ‘tabiar’.
Pantauan BeritaManado.com Kondisi itu pun membuat masyarakat yang hendak menyebrangi wilayah itu memilih mengunakan perahu yang terbuat dari bambu untuk tiba di sebrang.
Kurang lebih belasan tahun masyarakat setempat mempertaruhkan nyawanya dengan perahu yang terbuat dari bambu tersebut untuk memetik hasil pertanian mereka.
Latar belakang itulah yang menjadi alasan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut Suriansyah Korompot mengangap begitu pentinya keberadaan jembatan Goyo saat ini untuk dibangun.
Perhatian akan pentingnya keberadan jembatan Goyo itu dikemukakannya disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPRD Bolmut bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (16/2/2021) kemarin.
Raker Komisi III bersama Dinas PUPR Bolmut
Menurut Mas Brow sapaan populernya, dirinya sejak menjabat Plt Bupati sudah pernah memasukan proposal ke Kemendes dan Kementrian PUPR, namun tak kunjung ada realisasi sampai sekarang.
Untuk itu, ditekankannya, Pemkab Bolmut dalam hal ini Dinas PUPR yang merupakan dinas teknis harus memberikan kontribusi lebih agar jembatan Goyo ini tidak seolah-olah dibiarkan pembangunannya seperti saat ini.
“Bagi saya pribadi yang terpenting saat ini, berkerjalah dalam senyap, tidak kelihatan, numun ada hasilnya. Biarlah keberhasilan itu sendiri yang akan bersuara di kemudian hari,” singkat politisi handal itu.
Menangapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Surhartini Talibo mengatakan, bahwa sebelumnya Pemkab Bolmut bersama PUPR sudah pernah melakukan kunjungan ke Balai pelaksanaan jalan nasional di Manado.
“Pada kunjungan itu, kami membawah sejumlah proposal, dan mempresentasikan beberapa kegiatan, termasuk jembatan goyo yang kami usulkan,” katanya.
Namun, kata Suhartini, dari penyampaian Balai mereka hanya bisa melaksanakannya, tapi untuk penganggaran itu kewenangan penuh Kementrian PUPR.
“Pada prinsipnya kami terus melakukan upaya lobi-lobi agar pembangunan jembatan goyo tersebut secepatnya dapat dibangun, namun lagi-lagi soal kendala kewenangan penuh yang berada di Kementrian,” tambah dia.
Disamping itu, Ketua Komisi III DPRD Bolmut Sartono Dotinggulo berharap agar apa yang dibahas pada Raker ini, mendapat perhatian dari pemerintah dengan tindak lanjut yang baik, demi untuk kepentingan masyarakat.
(Nofriandi Van Gobel)
