Manado, BeritaManado.com — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.
Sekretaris fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulut Henry Walukow mengungkapkan, dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulut dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan dan keamanan, fraksi partai Demokrat mengharapkan agar dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulut tahun 2025-2044 harus menyesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah serta visi dan misi gubernur, wakil gubernur terpilih, dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan seluruh pemerintah Kabupaten, Kota yang ada.
“Fraksi partai Demokrat juga mengharapkan agar dalam pembahasan nanti dapat memperhatikan kelangsungan
lingkungan hidup sehingga menekan kerusakan lingkungan dimana pada saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat dari pada pertambangan emas liar karena kurangnya pengawasan serta tata kelola pertambangan yang baik,” ungkap Henry Rabu, (11/6/2025).
Hendry juga mengatakan bahwa, fraksi partai Demokrat mengharapkan Ranperda tersebut dapat menjadi dasar pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan tata ruang wilayah sebagai wujud otonomi, demi berkelanjutan dilaksanakan secara mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan payung hukum dalam penataan ruang yang dapat menyelesaikan permasalahan tata ruang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
Lanjut Hendry, dalam rangka ketahanan pangan masyarakat serta mewujudkan program swasembada pangan yang merupakan visi dan misi pemerintah pusat, fraksi partai Demokrat mengharapkan agar pemerintah Provinsi Sulut tetap dapat mempertahankan lahan-lahan pertanian yang ada, terlebih di wilayah Kabupaten, Kota yang merupakan sentra pertanian.
“Supaya, apa yang menjadi program dari pemerintah pusat dapat terwujud,” terang Henry.
Tak hanya itu, guna meningkatkan program pariwisata di Sulut, fraksi partai Demokrat mengharapkan agar pemerintah Provinsi Sulut dapat mempertahankan dan meningkatkan lokasi tujuan wisata yang serta jangan mengalih fungsikan wilayah pariwisata seperti yang terjadi saat di wilayah Raja Ampat yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
“Fraksi partai demokrat sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap permasalahan eceng gondok yang ada di danau tondano, karena danau tondano merupakan sumber energy pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tanggari dan penyedia air bersih bagi masyarakat kota manado dan sumber kehidupan masyarakat seputar wilayah danau tondano,” ucap Henry.
Meski begitu, Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui Rancangan peraturan daerah Provinsi Sulut tentang RTRW Provinsi Sulut tahun 2025-2044 untuk dibahas lebih lanjut.
“Dan kami fraksi partai Demokrat meyakini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah pimpinan gubernur bapak Maijen TNI (purn) Yulius Selvanus, dan Wakil gubernur bapak Dr. J. Viktor Mailangkay. SH, MH dapat membawa perubahan ke depan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Utara,” tutup Henry.
(Erdysep Dirangga)
