Manado – Menurut pengamat politik pemerintahan di Sulut dari Universitas Manado (Unima) di Tondano, Allan Parinusa, S.Sos, ada yang mengganjal dari sisi sistem birokrasi yang ada di pemerintahan, khususnya di Pemprov Sulut dalam menunjang Sulut sebagai daerah tujuan MICE (meeting, incentive, conference, and exchibition) serta program utama dari Gubernur Dr SH Sarundajang dan Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil.
Ganjalan tersebut adalah, hingga saat ini sistem koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling fital untuk menunjang Sulut sebagai daerah utama MICE ini, boleh dikatakan masih lemah. Pasalnya, OPD vital tersebut masing-masing, Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP), Bagian Protokol dan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), yang kesemuanya berada di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut.
“Mari kita lihat. Bagian TUP dan Bagian Protokol saat ini berada bawah naungan atau garis Koordinasi Biro Umum Setdaprov Sulut. Sementara untuk Bagian Humas, berada dibawah naungan Biro Pemerintahan, nah, ini yang seharusnya tidak bisa dipisahkan jalur koordinasinya,” ujar Parinusa.
Ia menambahkan “hal ini yang tidak dapat dipisah-pisahka, karena kalau saat ini, Bagian Humas masih di bawah naungan Biro Pemerintahan, koordinasinya tidak akan akurat dan tidak berjalan dengan baik. Ini nantinya akan merugikan pemerintah itu sendiri jika terjadi salah koordinasi atau komunikasi, karena bagian-bagian ini masih berada di Biro yang berbeda,” jelasnya.
Ia pun mengusulkan agar Pemprov Sulut segera membuat kajian untuk pembentukan atau penambahan OPD baru, yang didalamnya telah mengakomodir ketiga bagian tersebut.
“Bagian Humas tidak cocok lagi berada di Biro Pemerintahan, dalam menghadapi MICE ini. Sebenarnya, saat ini Pemprov Sulut harus memiliki Biro Tata Usaha Pimpinan, yang didalamnya Bagian TUP, Bagian Protokol dan Bagian Humas. Supaya, jalur koordinasinya satu komando. Dan ini sangat-sangat dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang OPD,” katanya.(**)
Manado – Menurut pengamat politik pemerintahan di Sulut dari Universitas Manado (Unima) di Tondano, Allan Parinusa, S.Sos, ada yang mengganjal dari sisi sistem birokrasi yang ada di pemerintahan, khususnya di Pemprov Sulut dalam menunjang Sulut sebagai daerah tujuan MICE (meeting, incentive, conference, and exchibition) serta program utama dari Gubernur Dr SH Sarundajang dan Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil.
Ganjalan tersebut adalah, hingga saat ini sistem koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling fital untuk menunjang Sulut sebagai daerah utama MICE ini, boleh dikatakan masih lemah. Pasalnya, OPD vital tersebut masing-masing, Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP), Bagian Protokol dan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), yang kesemuanya berada di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut.
“Mari kita lihat. Bagian TUP dan Bagian Protokol saat ini berada bawah naungan atau garis Koordinasi Biro Umum Setdaprov Sulut. Sementara untuk Bagian Humas, berada dibawah naungan Biro Pemerintahan, nah, ini yang seharusnya tidak bisa dipisahkan jalur koordinasinya,” ujar Parinusa.
Ia menambahkan “hal ini yang tidak dapat dipisah-pisahka, karena kalau saat ini, Bagian Humas masih di bawah naungan Biro Pemerintahan, koordinasinya tidak akan akurat dan tidak berjalan dengan baik. Ini nantinya akan merugikan pemerintah itu sendiri jika terjadi salah koordinasi atau komunikasi, karena bagian-bagian ini masih berada di Biro yang berbeda,” jelasnya.
Ia pun mengusulkan agar Pemprov Sulut segera membuat kajian untuk pembentukan atau penambahan OPD baru, yang didalamnya telah mengakomodir ketiga bagian tersebut.
“Bagian Humas tidak cocok lagi berada di Biro Pemerintahan, dalam menghadapi MICE ini. Sebenarnya, saat ini Pemprov Sulut harus memiliki Biro Tata Usaha Pimpinan, yang didalamnya Bagian TUP, Bagian Protokol dan Bagian Humas. Supaya, jalur koordinasinya satu komando. Dan ini sangat-sangat dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang OPD,” katanya.(**)