RATAHAN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memberi perhatian khusus terkait hasil penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2010.
Menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Mitra Drs Ezra Sengkey MSi dengan opini ini, akan menjadi catatan khusus yang akan diperhatikan sungguh-sungguh pada waktu yang akan datang dalam setiap tindakan di SKPD-SKPD.
“Ini menjadi perhatian khusus Pemkab di waktu mendatang,” kata jebolan Pasca Sarjana UGM jurusan Manajemen Keuangan Daerah ini.
Pemkab akan lebih tegas dan seletif terhadap pembelanjaan yang diduga tak dapat dipertanggungjawabkan. Pembelanjaan yang belum dapat dipertanggungjawabkan diduga akan mengakibatkan terhambatnya proses pemerintahan dan proses pembangunan dan dianggap tidak cakap dalam penyerapan anggaran.
Pemkab juga harus memperhatikan jangan sampai seluruh SKPD tidak mau melakukan pembelanjaan, pembayaran, dan kontrak dengan pihak tertentu, karena SKPD tersebut takut jangan sampai terkena masalah administrasi di kemudian hari Kemungkinan.
Merujuk pada hasil penilaian BPK untuk Mitra bahwa penyebabnya adalah, SDM yang berada di masing-masing SKPD, keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya, dan pengendalian internal yang belum maksimal dari masing-masing SKPD.
Terjadinya opini yang tidak baik, umumnya karena masalah administrasi pertanggungjawaban tetapi bukti fisiknya ada. Itupun terjadi pada sebagian atau SKPD tertentu yang kewajibannya atau administrasinya tidak tuntas.
Jika terjadi pelanggaran atau ada kerugian negara yang signifikan, maka dengan menganut asas praduga tak bersalah, Pemkab siap mendukung penegakan hukum jika terjadi penyelewengan di masing-masing SKPD.
“Jika terjadi kesalahan kecil, di SKPD-SKPD Pemkab pasti akan memperbaiki,” lagi ujarnya.
Ezra sapaan akrabnya mengungkapkan Opini BPK sangat penting, tetapi tidak selalu berbanding lurus dengan ketepatan dan hasil pembangunan “Pemerintah Kabupaten Mitra telah melakukan perencanaan pembangunan. Dan pelaksanaan pembangunan langsung pada hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini infrastruktur ke desa-desa yang memakan biaya yang sangat mahal,” pungkasnya sambil menambah pemkab berterima kasih kepada BPK yang telah melakukan koreksi dan pelurusan dalam pengelolaan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.(har)
