Manado – Kasus penyerangan sekurangnya 60 orang preman terhadap 9 rumah warga di Kelurahan Bumi Nyiur Ling. V. Kec Wanea, Manado langsung direspon pihak Kodim (TNI).
Hal ini menurut keterangan salah satu personil TNI karena adanya laporan warga yang meminta perlindungan dari para preman yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian terkait kasus pengrusakan tapi tidak direspon.
“Kasus ini memang terlihat janggal mengingat seharusnya pihak Kepolisianlah yang berwajib menyelesaikan permasalahan keamanan ini, bukannya dari TNI. Ini menandakan netralitas Kepolisian untuk melayani rakyat sudah tidak ada yang ada melayani preman” ujar warga yang tidak mau namanya disebutkan.
Ditempat yang sama menurut salah seorang warga bernama Maria Rondonuwu (47) bahwa, “kasus ini sudah dilaporkan kepihak yang berwajib ini ada fotonya. Sudah diserahkan ke personil Kodim, peristiwa ini pada awalnya jam 12 malam, dorang pembongkaran pertama itu baru mo ba beking sabua deng itu tiang-tiang dorang langsung suruh datang kamari itu preman-preman ba bongkar mar dikawali oleh Pak Robby Tantero, dia oknum Polisi. Kita kurang tau sapa yang suruh itu preman-preman itu, mar didalam situ ada pengawasan dari Pak Robby Tantero, waktu hari Jumat, (02/03) dia nda pake seragam tapi pembongkaran hari Sabtu, dia so pake baju dinas, tapi bukang ba bongkar dia mengawasi ini preman dua yang ba bongkar”.
Ia menambahkan “Pak Robby ada tugas apa disini ia menjawab kita diperintah untuk mengawasi tanah disini waktu digugat torang sebagai penyerobot tanah tapi dipersidangan dari tingkat PN Manado sampai di Pengadilan Tinggi tidak terbukti torang pe penyerobotan tapi dorang beking dua kasus yang nyata-nyata ada permainan,” kata Maria yang mengaku telah menggarap tanah ini sejak Tahun 1961 secara turun temurun.
Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) Benny Ramdani mengaku terkejut ketika mendengar dari warga bahwa Polisi membiarkan kejadian tersebut. Iapun salut atas respon dari anggota TNI yang respek dengan rakyat.
“Dengan kejadian ini, saya menilai polisi tidak punya empati dengan rakyat. Saya justru salut dengan TNI,” ujar Ramdani. Iapun menuntut akan oknum polisi yang membekingi pengerusakan untuk dipecatkarna menurutnya, polisi seharusnya sebagai pengayom masyarakat bukan menjadi pengawal dari para mafia tanah.
Ramdani mengatakan lahan ini sendiri merupakan milik rakyat, mengapa? Karena sudah ada keputusan menteri yang menyebutkan seluruh lahan tidur bisa digunakan dan dimanfaatkan rakyat. Namun anehnya, lahan negara bisa dikeluarkan surat sertifikat. (jrp)
