Manado, BeritaManado.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, Netty Agnes Pantow, sempat mengungkapkan ada gerakan radikalisme di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur dan Desa Munte Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara.
Pernyataan Netty Pantow tersebut sempat dibantah Kapolres Minahasa Utara, AKBP Alfaris Patiwael, yang menyatakan bahwa tidak benar ada gerakan radikalisme di dua desa tersebut.
Terkait bantahan Kapolres Minahasa Utara tersebut, Netty Pantow mengatakan bahwa dirinya sebagai perwakilan masyarakat di DPRD wajib menyampaikan kepada eksekutif setiap keluhan masyarakat.
“Yang saya sampaikan itu sesuai aduan masyarakat yang mana mereka datang kepada saya bahkan datang di gedung DPRD. Saya wajib meneruskan penyampaian masyarakat itu. Soal kebenaran dari informasi tersebut menjadi kewajiban institusi terkait menindaklanjuti. Kami anggota DPRD berbicara sesuai hak imunitas kami,” ujar Netty Pantow kepada BeritaManado.com, Selasa (13/2/2018) malam.
Sebelumnya, Kapolres Minahasa Utara, AKBP Alfaris Patiwael, menyayangkan pernyataan Netty Pantow yang menurutnya tidak seharusnya anggota DPRD berbicara seperti itu.
“Anggota DPRD tidak seharusnya menginformasikan ke publik berita prematur. Jika memang ada gerakan radikalisme, silahkan laporkan ke pemerintah,” tandas Kapolres.
Diketahui, Netty Agnes Pantow, mengungkapkan adanya gerakan radikalisme di wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur dan Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara.
Hal tersebut dibeberkan Netty Pantow pada rapat paripurna DPRD Sulut yang dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Senin (12/2/2018), menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Warga datang ke rumah saya dan tadi pagi datang juga ke kantor DPRD mengadukan hal ini. Bahwa, ada oknum, orang Aceh yang mengajarkan paham-paham radikalisme. Dia menyebarkan ajaran, bahwa anak-anak tidak perlu sekolah,” ujar Netty Pantow.
Netty Pantow juga mengungkap laporan lainnya dari warga muslim bahwa oknum tersebut mengajarkan tidak perlu sembahyang di mesjid, cukup di bilik-bilik tertentu.
“Saya tidak paham dengan ajaran muslim, tapi ini yang menjadi aduan warga kepada saya. Bahwa ajaran yang disebarkan orang Aceh itu sudah sangat meresahkan. Bahkan, orang-orang di sana so ja baku angka parang (masyarakat di sana sudah saling mengangkat parang),” tandas politisi Partai Demokrat sudah periode kedua di DPRD Sulut ini.
Netty Pantow menambahkan bahwa dari beberapa laporan yang disampaikan warga dirinya tidak bisa memaparkan secara terbuka karena bersifat sensitif dan akan disampaikan langsung kepada pemerintah.
“Karena warga Aceh tersebut datang atas nama organisasi. Pemerintah harus secepatnya merespon, apalagi di paripurna ini hadir kepolisian, TNI, BIN dan pejabat terkait lainnya,” tukas personil Komisi 1 yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM ini.
(JerryPalohoon)
