Manado, BeritaManado.com – Presiden Jokowi disorot dalam Sidang Komite HAM PBB.
Anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye menyinggung netralitas Jokowi dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan hampir semua kepala negara di dunia tergabung dalam partai.
Airlangga memberikan contoh sejumlah kepala negara yang tergabung dalam partai politik. Mulai dari mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew hingga Presiden AS Joe Biden.
“Enggak ada tanggapan. Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kwan Yew punya partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2024), seperti dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Netralitas Jokowi Disoal Komite PBB
Diberitakan sebelumnya, netralitas Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilpres 2024 turut menjadi sorotan dalam Sidang Komite PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024) lalu. Namun, perwakilan Indonesia yang ikut hadir dalam sidang tersebut memilih untuk tidak menanggapi.
Mulanya, anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye menyinggung soal pelaksanaan Pilpres 2024 dalam sidang. Dalam momen tersebut, Ndiaye menyoroti soal berubahnya aturan batas usia capres-cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum proses pendaftaran capres-cawapres.
“Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata Ndiaye dikutip dari situs UN Web TV, Jumat (15/3/2024).
Ndiaye lantas bertanya apakah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan intervensi dalam pelaksanaan pemilu. Dalam sidang, terdapat perwakilan Indonesia yang ikut hadir.
Kala itu diwakili oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat.
Saat diberikan kesempatan, Tri tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB asal Senegal tersebut.
Ia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal kebebasan beragama, pengerahan militer di Papua, hingga hak politik orang asli Papua.
(Jhonli Kaletuang)
