Manado – Ada dugaan terkait keterlibatan Sekteratis Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Siswa Rahmat Mokodongan yang terlibat pada ”diskriminasi” masyarakat. Menurut pengurus Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada media massa tertentu yang sengaja diberikan keistimewaan oleh Sekprov.
Informasi yang kami peroleh begitu, dimana Sekprov Sulut, Pak Siswa Rahmat Mokodongan lebih mengistimewakan salah satu media massa online yang diduga media tersebut karena milik anaknya. Kami mendesak Sekprov agar bertindak profesional, jangan bersikap nepotisme seperti ini. Ingat warga Sulut ini keberadaannya beragam, kalau begini sama saja Mokodongan membeda-bedakan masyarakat – Tommy Turangan SH, Ketua Umum AMTI.
Tak hanya itu AMTI meminta Sekprov bertindak tegas dalam menyikapi informasi ini. Bila tidak, maka pihaknya menilai Mokodongan ikut ambil bagian dalam bertindak dikotimis terhadap warga Sulut. Pihaknya mengutuk keras hal tersebut, dan mengatakan Sekprov Sulut tidak transparan.
”Pejabat negara harus tau memposisikan dirinya, diantara kepentingan keluarga dan kepentingan umum masyarakat. Kalau seperti ini, kita bisa menyimpulkan Sekprov Sulut tidak transparan, dan tidak profesional. Kami minta Sekrov Sulut jangan main-main. Janganlah tingkah seorang pejabat mendikotomikan masyarakat seperti ini. Lalu kemudian dengan keberadaan media lain bagaimana? Harusnya, Sekprov adil, menghentikan bila ada yang mendompleng nama beliau silahkan diklarifikasi di media massa,” tukas Turangan tegas, Minggu (10/11). (Amas Mahmud)