Manado – Untuk hasil evaluasi dalam laporan realisasi belanja SKPD/Unit Kerja pemerintah provinsi sampai akhir bulan Maret 2013 atau triwulan pertama, didapati bahwa realisasi serapan anggaran belanja langsung masih berada pada angka 5,38 persen, sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar 19,94 persen. Hal itu ditegaskan Sekprov Sulut Ir Siswa Rachmad Mokodongan, saat memimpin rapat evaluasi kinerja jajaran Pemprov Sulut bulan April 2013, di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (8/4).
“Artinya, dapat saya katakan bahwa daya serap anggaran kita lamban,” ujar putera terbaik Totabuan ini.
Untuk itu Mokodongan meminta perhatian dari seluruh Kepala SKPD untuk segera memperbaiki kinerja penyerapan anggaran. Hal ini disampaikannya berdasarkan fakta evaluasi yang dibuktikan melalui laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD/Unit Kerja, maka sampai akhir bulan Maret 2013, realisasi keuangan masih berada pada angka 11,22 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 13,78 persen yang berjalan paralel dibawah target yang ditetapkan untuk triwulan pertama, yakni sebesar 14.00 persen untuk keuangan dan 20,00 persen untuk fisik, atau mengalami deviasi -2,78 persen dan -6,22 persen dari target diakhir bulan Maret.
Mokodongan yang saat itu, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Mecky Onibala, dan Inspektur Provinsi Jefry Korengkeng lebih lanjut mengatakan, dalam hal pengukuran capaian kinerja SKPD pada triwulan pertama ini, yang dilakukan melalui pola pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target, serta menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa capaian kinerja intansi pemerintah di lingkungan Pemprov Sulut pada triwulan pertama ini berada pada angka 18,16 persen, tegasnya.
“Karena itu patut menjadi perhatian pula, adalah terhadap tindak lanjut dari penyerahan berkas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2012 ke BPK,” ujarnya.
Dia juga meminta agar Kepala SKPD segera menyelesaikan penataan dokumen-dokumen terkait laporan keuangan dan pengelolahan aset, serta pengelolahan pendapatan sebagai bahan untuk BPK dalam melakukan uji petik dan pemeriksaan fisik lapangan di SKPD. (Jrp)
