Manado – Polemik keberadaan minimarket yang terus menggurita. Meski tak sampai menimbulkan hal fatal. Kesenjangan yang dirasakan oleh pedagang kecil, terasa mulai meresahkan. Banyak toko kelontong kecil yang kalah bersaing mau tak mau harus memutar otak agar bisa bertahan. Yang lain, terpaksa harus menutup usahanya karena pelanggannya sudah berpindah tempat.
Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Victor Mailangkay berpendapat, sepanjang pemerintah memberikan izin tentunya hal ini sah-sah saja. “Jika pemerintah memberikan izin usaha pendirian tentunya sangat fair saja dan tidak ada masalah. Menurut saya di dunia usaha itu tidak ada batasan kuantitas,” terangnya.
Menurut politikus Partai Golkar ini, pemerintah harus bisa bersikap bijak, tentunya menyikapinya dengan penuh perhitungan, pro dan kontra di balik maraknya pendirian usaha minimarket di Sulut sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar tak lantas membunuh usaha di bawahnya.
Anggota Komisi 2 DPRD Sulut ini pun berharap agar pemerintah segera bertindak cepat. “Pemerintah harus cepat dan tegas dalam mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Ayo turun ke lapangan agar pro dan kontra ini tidak sampai menjadi gejolak di masyarakat sehingga menimbulkan konflik yang tentunya sangat rawan. Apalagi tahun ini adalah tahun politik. Pemerintah harus membuat semacam aturan yang bisa membuat pedagang kecil bisa terus mencari nafkah tanpa harus tergeser dengan konsep modern minimarket waralaba,“ tegasnya. (risat)
