Sekda Minut Jemmy Kuhu membuka kegiatan bimtek, Senin (29/7/2019).
Minut, BeritaManado.com – Bimbingan Tehnis (Bimtek) Penyusunan Profil Desa Berbasis Web yang dilaksanakan di Hotel Eden Kartika Plaza, Bali Senin-Kamis (29/7-1/8/2019) menuai kritikan keras di masyarakat.
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Minut untuk Bimtek tersebut memboyong 188 orang peserta yang terdiri dari Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Mereka didampingi oleh 4 orang camat, yaitu Camat Kalawat Alexander Warbung SIP, Camat Kema Vilma Anthoni SH MH, Camat Likupang Selatan Adrian Walansendouw SPd dan Camat Kauditan Martho Rasubala, serta satu sekretaris camat dan 5 orang perwakilan PKK.
Data yang dihimpun, perjalanan tersebut menelan biaya Rp12 juta per orang diambil dari dana desa.
“Iya benar Rp12 juta per orang. Anggarannya sudah ditata lewat dana desa,” ujar sumber resmi memberi data.
Artinya, ada Rp2.256.000.000 Dana Desa disedot untuk mempelajari cara pembuatan website yang berisi profil desa.
Kekecewaan masyarakat memuncak karena perjalanan tersebut dilakukan ketika ada kritikan atas kegiatan rombongan pejabat Pemkab Minahasa Utara (Minut) bersama sejumlah tokoh agama ke Israel dan Turki yang menelan biaya Rp2 Miliar, belum lama ini.
Ketua Sulut Corruption Watch (SCW) Novie Ngangi mengatakan, dana desa seyogianya dilakukan untuk pembangunan desa, khususnya infrastruktur dan hal lain yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kalau dana desa digunakan untuk biaya bimtek wajar, tapi yang tidak wajar kalau bimtek dilaksakan di Bali dengan biaya Rp12 juta per orang. Itu pemborosan anggaran. Hal itu jelas melanggar dan tidak tepat sasaran. Aparat hukum bisa masuk dan menyelidiki,” kata Ngangi.
Aktifis Minut William Luntungan mempertanyakan kemana sisa anggaran dari perjalanan tersebut.
Luntungan menghitung, harga tiket pesawat Manado-Bali pulang pergi, harga penginapan, akomodasi sewa bus untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata dan uang makan peserta, maka tidak sampai Rp7 juta per orang.
Artinya, ada selisi Rp900-an juta yang butuh dipertanggungjawabkan.
Disisi lain menurut Luntungan, perlu ditelusuri siapa dalang dibalik perjalanan tersebut.
“Karena kabarnya banyak juga kumtua yang tidak mau berangkat tapi terpaksa berangkat,” ujar Luntungan seraya mengapresiasi para perangkat desa yang memilih tidak berangkat.
Frangky Kaunang, warga Tanggari mendesak agar aparat berwajib dapat turun tangan menyelidiki anggaran tersebut.
“Setuju diusut tuntas karena jelas-jelas pemborosan anggaran karena tidak tepat sasaran. Masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan dana, karena rawan penyalahgunaan dan dikorupsi,” ujarnya.
“Booooom… Usut tuntas. Dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa bukan untuk bimtek ke Bali. Luar biasa putus urat malo deng urat tako kalo so bagitu dorang,” tambah Tomy Lasut, warga net lainnya.
Bimtek tersebut dibuka Sekda Minahasa Utara Ir Jemmy Kuhu MA.
Terkait anggaran dari pelaksanaan bimtek, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Minut Bobby Najoan belum memberikan tanggapan.
(Finda Muhtar)
RUNDOWN ACARA
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa Berbasis Web
Kabupaten Minahasa Utara
Denpasar, 29 Juli s.d 1 Agustus 2019
