Manado – Turun kelas hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI laporan keuangan pemerintah provinsi tahun anggaran 2013, ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang STh menyesalkan kinerja beberapa SKPD. Menurutnya, pelanggaran administrasi tak perlu terjadi jika kepala SKPD teliti serta melakukan pengawasan ketat.
“Misalnya ada utang di dinas pendidikan dan dinas pekerjaan umum dengan total Rp7.564.997.761 yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai mengenai adanya kewajiban pemerintah untuk melunasi. Mestinya ini tidak perlu terjadi yang akhirnya menjadi catatan serius,” ujar Meiva Lintang usai rapat paripurna LHP BPK, Kamis (14/8/2014).
Untuk itu legislator Golkar ini setuju gubernur SH Sarundajang melakukan rolling kabinet. “Artinya ada ketidakmampuan beberapa kepala SKPD mengatur rumahnya sendiri. Kepala SKPD ketika itu (2013) harus bertanggung-jawab. Jika saat ini yang bersangkutan masih menjabat saya pikir perlu dipertimbangkan diganti,” tukas Meiva Lintang. (jerrypalohoon)