Manado – Wacana menghilangan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh pemerintah pusat dinilai positif anggota DPRD Sulut, Meiva Salindeho-Lintang STh.
Kepada wartawan, Senin (17/11/2014), mantan ketua Deprov ini mengatakan, kolom agama yang tercantum di KTP rentan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu.
“Kebijakan ini patut didukung sebagai langkah melindungi kelompok minoritas. Nyatanya diskriminasi masih terjadi sehingga penghilangan kolom agama akan meminimalisasi diskriminasi itu”, ujar Lintang.
Sebelumnya, mantan anggota Deprov Victor Mailangkay pengusulkan pembuatan Undang-undang untuk melindungi kaum minoritas.
“Alangkah baiknya soal perlindungan minoritas diatur melalui Undang-undang sebagai bentuk jaminan negara terhadap seluruh rakyat”, tutur Mailangkay. (jerrypalohoon)
