Manado – Anggota DPRD Sulut, Ivonne Bentelu kembali menyampaikan keluhan masyarakat di perbatasan tentang minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap eksistensi mereka. Ini disebutnya kondisi klasik yang selalu terulang, dan memang belum ada solusi efektifnya.
“Mayoritas masyarakat yang saya temui di berbagai daerah di perbatasan mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan, sekolah, hingga perhatian terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat kecil dan menengah,” kata Bentelu.
Politisi PDIP ini mengatakan undang-undang mengamanatkan pemerintah pusat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap wilayah perbatasan. Faktanya, meski kerap disambangi banyak pejabat dan menelan ribuan janji pembangunan, wilayah perbatasan masih jauh dari kata pembangunan yang merata.
“Menurut peraturan perundang-undangan pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan,”ujarnya. (risat)
