Jakarta – Sejumlah masalah bangsa dibahas saat Ketua Harian Obor Revolusi Mental Aparat Sipil (ORMAS) pemerintahan Jokowi-JK/KPK dan juga peneliti TEPI Dr Jerry Massie PhD dengan Jubir Forum Rakyat Jokowi bagian tim transisi dan Ketua Umum KIB, Reinhard Parapat SH, Rabu (5/11/2014) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu persoalan yang dibahas diantaranya, bagaimana menata dan mewujudkan pemerintahan Jokowi yang bersih dan terhindar dari manipulasi, konspirasi dan praktek korupsi.
Massie pun dalam kesempatan itu membagikan sejumlah resep jitu terkait bagaimana menjadikan pemerintahan yang bersih.
Menurut, Parapat yang juga Ketua KIB, nantinya program yang baik adalah CSR dari Kementerian BUMN, dan Sulawesi Utara sangat potensial dan ini akan terhindar dari praktek korupsi. Dan juga pada 2015 akan dianggarkan Rp 1 milyar perdesa dan ini menurut Parapak dari relawan Jokowi harus tetap solid dan mengawal dana bantuan untuk pengembangan desa.
Sedangkan Massie sendiri melihat Presiden Jokowi harus bersinergi dengan KPK begitu juga Kejaksaan Agung. Dirinya menilai yang bakal duduk sebagai jaksa agung haruslah non partai dan imparsial.
Selanjutnya, masalah yang dibahas mengenai tindakan para birokrat yang kerap melakukan tindakan melawan hukum misalkan; penyerobotan lahan, pungutan liar, suap, gratifikasi sampai penyalah-gunaan kekuasaan.
Disamping itu Massie menuturkan bahwa praktek permainan kotor antara birokrasi dan korporasi sehingga melahirkan kleptokrasi yakni; persengkokolan jahat antara keduanya.
“Ada banyak mafia yang beredar sebagai contoh mafia pelesir, yang menggunakan uang negara dengan alasan bimtek, studi banding bahkan dengan sejumlah dalih, nantinya untuk pergi ke luar negeri hanya utusan 1 atau 2 orang dan yang mampu menguasai bahasa asing (bahasa inggris) dan juga harus dikontrol melalui kementerian luar negeri,” jelasnya.
Begitu pula dengan mafia iven, dengan sengaja menghabiskan keuangan negara dengan mengadakan kegiatan dadakan baik itu, seminar, workshop, semiloka, sarasehan dan sebagainya..
Begitu pun dirinya mengusulkan agar setiap LSM/Ormas anti korupsi dan lainya yang resmi terdaftar baik di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri yakni Kesbangpol, pemerintah bisa membantu mengalokasikan dana operasional dengan mengucurkan Rp 500 juta pertahun. Agar mereka bisa bersinergi dengan pemerintah terkait menangani masalah korupsi.
Selain itu Massie berharap agar TKD, Sertifikasi dan insentif itu disatukan saja karena ini rawan penyimpangan. (robin)
