MANADO – Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah kepulauan, bahkan membantu dengan memberikan fasilitas, sehingga kebutuhan BBM warga di daerah kepulauan terpenuhi. Hal ini diutarakan Ir Marhanny VP Pua MSi, dalam dialog bertajuk Kelangkaan BBM di Sulut, yang digelar di Bunaken, Minggu (31/7).
Pada kesempatan itu Marhanny, mengatakan, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal dalam persoalan BBM ini. Pertama, pemerintah wajib memenuhi kuota BBM seluruh rakyat termasuk di daerah kepulauan.
kedua, pemerintah harus menunjang daerah pariwisata dengan menyediakan BBM yang cukup di areal pariwisata tersebut. ”Kalau membuat aturan mengenai pengaturan BBM harus ditindaklanjuti dengan fasilitas penunjang akan kelancaran distribusi BBM, ”ujar mantan Ketua Pemuda Sinode GMIM ini.
Menurutnya, sudah merupakan tugas pemerintah memberikan kenyamanan terhadap masyarakat, termasuk dalam pengadaan BBM ini. ”Jangan ini menjadi masalah sosial yang berimbas pada kehidupan sehari-hari, ”ujarnya.
Dia mengaku, sebagai anggota DPD RI akan memperjuangkan ini, dengan cara membawa persoalan ini agar dibahas oleh DPD RI. Selain itu, dia akan mengkomunikasikan ini dengan Komisi VII DPR RI yang berkompeten dalam hal penambahan kuota BBM dan lainnya mengenai persoalan BBM.
Pembicara lainnya dalam diskusi publik ini adalah, Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) DPD GAMKI Sulut, Drs Jeremia Damongilala MSi, dengan moderator Drs Ferry Karwur SH yang juga Ketua Dewan Penasehat GAMKI Manado.
Hadir dalam diskusi ini utusan masyarakat Pulau Mantehage, Nain, Manadotua, Bunaken. Bahkan, untuk masyarakat di Kabupaten Sitaro, diwakili langsung, Jackried Maluensang.(abm)
