Bitung, Beritamanado.com – Pemerhati kebijakan pemerintah, Tennie Wior mempertanyakan sejumlah kebijakan Wali Kota Bitung, Max Lomban dalam pencegahan wabah virus corona atau covid-19.
Mantan Jurnalis Kota Bitung ini menilai, sejumlah kebijakan yang diambil Wali Kota di tengah pademi covid-19 malah menimbulkan polemik di tengah masyarakat hingga akhirnya dibatalkan.
Tennie beranggapan, kebijakan yang diambil Wali Kota terkesan tiba saat tiba akal dan tanpa kajian matang hingga berujung pada pembatalan surat edaran yang sudah terlanjur diedarkan.
“Pak Wali, apa tidak malu kalo akhirnya keputusan dan kebijakan yang katanya dirumuskan bersama dengan jajarannya, selalu mendapat penolakan, dan dilawan karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat?,“ tulis Tennie di akun facebooknya, Sabtu (25/04/2020).
Berikut isi lengkap tulisan Tennie yang ditujukan ke Wali Kota Bitung;
“Atasi Dampak Covid 19 di Bitung
Dibutuhkan Keiklasan dan Kerendahan Hati MJL
Ada hal yang mengelitik setiap membuka Media Sosial Face Book, rasanya miris melihat kondisi kota Bitung, dalam penanganan (Pencegahan/penanggulangan/dampak) covid 19 (virus Corona). Sangatlah terlihat dibeberapa Group FB, beberapa kebijakan Pemkot Bitung menjadi bahan cemohan, protes, tudingan, fitnah, hina bahkan pro dan kontra terlihat begitu nyata terjadi dikalangan masyarakat.
Padahal sesungguhnya kita diharapkan untuk bersatu melawan penyebaran Covid 19, sama seperti yg dilakukan oleh semua Negara di belahan dunia. Dan lebih aneh bin ajaib menurut saya, beberapa kebijakan Pemkot Bitung dibawah kendali Walikota Max J Lomban (MJL) selalu mendapat penolakan yang akhirnya sebuah keputusan Walikota dibatalkan atau mentah dengan sendirinya.
“Pak Wali, apa tidak malu kalo akhirnya keputusan dan kebijakan yang katanya dirumuskan bersama dengan jajarannya, selalu mendapat penolakan, dan dilawan karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat??“. Apakah semurah dan semuda itu mencabut keputusan yang telah ditandatangani seorang Walikota? kata kasarnya, janganlah ludah yang telah kita buang dijilati lagi !!!!
Kasar memang kalimat diatas, tapi buktinya keputusan pembatasan masuk keluar orang di pintu masuk kota, ternyata tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, yang akhirnya dicabut. Pembagian Sembako Bansos Pemkot Bitung, hampir di semua kelurahan terjadi complain dari masyarakat, karena data penerima serta realisasi Bansos “terkesan” pilih kasih.
Dan yang teraktual, ketika Walikota merekomendasikan Pasar jajan untuk saudara-saudara umat muslim di bulan Ramadhan ini. Akhirnya harus di tutup karena memang tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang disatu lokasi.
Kalau banyak kalangan mempertanyakan kenapa bantuan Pemprov Sulut, penyalurannya tidak lagi melewati Pemkot Bitung. Positif tingkinglah kita, Mungkin Pemprov Sulut tidak mau merepotkan jajaran Pemkot Bitung, sehingga memilih menyalurkan Bansos melalui organisasi keagamaan. Meskipun ada juga sih, asumsi-asumsi lain yang berbau negative yang tidak bisa saya ungkap dalam tulisan ini.
Sebagai warga Bitung, sesungguhnya saya menyampaikan keprihatinan mendalam kepada yang saya hormati bapak MJL sebagai Walikota Bitung. Kewibawaan dan teladan bapak sangat diharapkan masyarakat. Lepas dulu keegoisan seorang pemegang kekuasaan di kota Bitung, tidak mengapa merendahkan hati, mengajak wakil walikota bapak, untuk turut bersama-sama merumuskan sebuah kebijakan untuk rakyat, yang kini sedang mengalami resesi ekonomi akibat Pandemi Covid 19.
Meski kita diajak untuk puasa bicara politik saat ini, tapi tak bisa dipungkiri berbagai kebijakan yang bapak lakukan selalu ditanggapi sebagai nuansa politik jelak Pilkada akhir 2020. Kami mengimpikan sinergitas antar pemimpin, kami mengingikan kebijakan yang diterima semua kalangan. Karena otak dan pikiran kita terbatas. Kenapa Bapak tidak melibatkan Wakil Walikota, sebagai fasilitator untuk mengsingkronkan kebijakan Pemkot Bitung dan Pemprov Sulut, dalam kapasitas MM yang dikenal dekat dengan penguasa Sulut.
Kesampingkan dulu soal rival atau kompetitor di Pilkada nanti. Liat dulu kondisi rakyat kalian. Gunakan kapasitas Walikota sebagai otoritas pemegang penggunaan APBD. Saya rasa pihak legislative akan secara bersama mendukung penyesuain anggaran dalam perubahan APBD, asalkan benar-benar terealisasi secara benar dan transparan. Ini factor kemanusiaan, untuk masyarakat dan penanggulangan Covid 19, sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam.
Woyyyyyyy… juga buat para pendukung Bapak MJL dan para pejabat Pemkot Bitung. Tolonglah untuk berbisiklah dengan nyaring kepada MJL, biar orang lain mendengar. Sehigga jika ada yang keliru boleh saling mengingatkan sebelum dibuatkan sebuah keputusan atau kebijakan. Krisis kesehatan Covid 19 yang kita hadapi saat ini, barulah awal dari sebuah krisis ekonomi yang nantinya lebih berat kita hadapi.
Semoga Tuhan Menolong Kita……
Tennie Wior“
(abinenobm)
