Luhut Binsar Panjaitan.
Manado, BeritaManado.com – Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah akan semakin rutin mengevaluasi proyek-proyek dengan nominal di atas 1 miliar dolar AS.
Hal ini dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap rapat pembahasan terkait progres mega proyek.
“Semua proyek 1 miliar dolar ke atas akan kita evaluasi progresnya setiap bulan sehingga dengan begitu kita tahu apa hambatannya. KPK sudah diminta untuk datang terlibat. KPK akan hadir di setiap rapat pembahasan sehingga pejabat itu dikejar (target penyelesaian proyek, red). Sehingga mendisiplinkan pejabat kita,” ujar Luhut Panjaitan, dalam wawancara bersama BeritaManado.com, usai membuka secara resmi event Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019 di Manado, Kamis (31/10/2019) malam.
Menurut Menko Luhut Panjaitan, hadirnya KPK dalam evaluasi proyek adalah bentuk dukungan penguatan terhadap lembaga antirasuah itu.
“Ini juga bentuk pencegahan dan penindakan. Jadi jangan katakan pemerintah memperlemah. Tidak. Justru kita memperkuat. Yang kita tidak mau (KPK, red) main receh-receh OTT (Operasi Tangkap Tangan) 50 juta, 100 juta. Kita tidak mau begitu. Kita mau KPK memerankan hal yang strategis, misalnya program pemerintah yang triliunan itu,” tambah Luhut.
Disisi lain, Luhut menyentil kebiasaan pemerintah di daerah yang mungkin meminta sesuatu kepada investor sebagai imbalan dari proyek.
“Jangan seperti lalu ada proyek sudah tiga tahun gak jelas-jelas, masalah tanah aja. Maka kita harus turun membantu investor itu agar jangan sampai dengan pemda ada masalah, pengusahanya ditangkap gara-gara pemdanya mungkin minta-minta sesuatu. Nah itu pemerintah salah juga. Makanya pemerintah harus turun untuk menghindari hal-hal semacam itu,” pungkas Luhut.
(Finda Muhtar)
