Ratahan – Sejumlah proyek fisik tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) patut dicurigai karena diduga anggarannya terlalu membengkak dan tidak sebanding dengan pengerjaannya.
Diungkapkan Ketua GEMA Mitra Vidy Ngantung, dari hasil penelusuran pihaknya di lapangan, tercium aroma tak sedap dari pekerjaan proyek-proyek di daerah ini.
“Dari sekian banyak proyek di Mitra, pekerjaan proyek jalan desa atau lebih spesifik lagi program Samisade dan DAK pendidikan berupa pembangunan bilik sekolah, patut diperiksa,” kata Ngantung baru-baru ini.
Sebab ditegaskannya, hampir semua proyek di Mitra pekerjaannya tidak beres, bermasalah, dan diduga telah terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, hal ini harus mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
“Jadi kami minta Kejati Sulut untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan proyek-proyek fisik di Mitra, baik itu yang bersumber dari APBD maupun DAK,” desaknya.
Senada dengan Ngantung, Ketua Umum LSM Transparasi Sulut Donald Pakuku, juga mendesak Kejati Sulut secepatnya turun di Mitra untuk mengusut dugaan ketidakberesan proyek-proyek tahun 2014, khususnya DAK dan yang ada di Dinas PU.
“Segera turun, dan jangan tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan,” tegas Pakuku sembari meminta Kejati agar memeriksa adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Mitra dalam proyek DAK.
“Saya minta juga pihak BPK RI perwakilan Sulut untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan baik itu fisik maupun pengadaan diseluruh SKPD yang ada di Pemkab Mitra,” tukas Pakuku. (rulandsandag)
