TOMOHON-Menyikapi kelangkaan Minyak Tanah (MT) yang terjadi beberapa bulan terakhir ini menyusul diberlakukannya program konversi dari minyak tanah ke elpiji yang langsung diikuti pengurangan kuota MT bersubsidi oleh Pertamina, Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kota Tomohon mendesak agar DPRD Kota Tomohon turut melibatkan diri mengatasi permasalahan ini.
“Harusnya DPRD Kota Tomohon peka dan jeli untuk melihat hal-hal seperti ini. Kelangkaan minyak tanah sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga bisa saja memicu terjadinya gangguan kambtibmas Namun sejauh ini, apa langkah dan tindakan yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Tomohon. Nol. Belum ada,” ujar Danny ‘Kobis’ Turang, salah satu divisi LPK Kota Tomohon kepada beritamanado.com.
Dikatakannya, dalam situasi seperti ini harusnya dewan berada di belakang warga. “Mengatasi masalah seperti ini jangan hanya ditimpakan ke pihak eksekutif, pihak legislatif juga harus dilibatkan. Dan disini sebenarnya fungsi dewan sesungguhnya yang notabene perpanjangan tangan rakyat. Cari solusi dong seperti panggil hearing pihak terkait seperti Pertamina kemudian jabarkan dan jelaskan kepada masyarakat. Jangan hanya butuh suara rakyat di saat Pemilu, di saat masyarakat susah tidak peduli. Apalagi ini dalam suasana menjelang Natal,” kuncinya. (iker)
