Niko Lonteng, SPd, Ketua LSM LAKI Minsel. (foto beritamanado)
Amurang–Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Minahasa Selatan (Minsel) Niko Lonteng, Spd menjelaskan rasa bingung kalau Bupati Christiany Eugenia Paruntu masih tetap memakai pejabat yang bermasalah hukum.
Pasalnya, di Minsel sendiri banyak pejabat eselon II yang terjerat dengan masalah hukum. Namun demikian, Bupati Tetty Paruntu enggan mengeluarkannya. Melainkan, masih tetap memakainya dalam struktur saat ini.
‘’Bingung ya bingung, kenapa LAKI sebut demikian. Karena memang, ini sebagai pembelajaran terhadap pejabat yang bermasalah hukum tersebut. Artinya, sudah tahu mereka terjerat masalah di Polres Minsel, Polda Sulut toh masih dipakai,’’ tanya Lonteng.
Kabupaten Minsel, sementara memasuki tahun ke-10. Tetapi, banyak masalah di daerah ini. Herannya lagi, pihak kepolisian, kejari dan PN Amurang enggan menyelesaikan secepatnya. Sehingga dirinya meminta kepada pihak berwajib dapat menuntaskan semua permasalahan yang melilit Minsel.
‘’Lebih khusus lagi, masalah keuangan yang menyatakan akan mulai dibayarkan kepada pihak ketiga. Namun ternyata, hingga memasuki bulan Mei ini belum ada tanda-tanda pembayaran kepada pihak ketiga,’’ jelasnya.
Lonteng juga menjelaskan, seingatnya bahwa statemen Kapolres Minsel AKBP Sumitro, SH saat dilantik Kapolda Sulut mengaku akan segera menuntaskan kasus-kasus korupsi Minsel. Tetapi, sepertinya hal tersebut tak terjadi sebagaimana keinginan masyarakat Minsel.
‘’Kasus korupsi Minsel, harus segera diselaikan secepatnya. Itu jangan ditunda, apapun masalahnya harus tetap diselesaikannya. Maksud saya, jika ada pejabat yang bermasalah dengan sistem keuangan. Itu harus diselesaikan segera, jangan dibiarkan begitu saja. Kan mereka seenaknya memakai uang negara,”katanya.
Lonteng juga menjelaskan, kerugian keuangan di Minsel tamba Niko-demikian panggilannya jelas sangat menyentuh dengan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan kepada Pemkab Minsel. Dalam hal ini bupati, segera menyelesaikan semua masalah yang sampai saat ini masih melilit daerah ini.
”Nah, jika masih ada pejabat aktif yang melakukan permasalahan keuangan negara. Ada baiknya mereka langsung dicopot, sebab dikatakannya hal ini pejabat bersangkutan sudah mempermalukan instansi yang ada. Dan lebih khusus dengan bupati Tetty Paruntu sendiri,’’ tegas Niko. (and)
