Manado – Setelah selumnya berseteru dengan Biro Humas dan Pemerintahan Setdaprov Sulut terkait pengambilan sejumlah foto dan berita tanpa pemeritahuan, kali ini Buletin “Sulut Pintar” yang diterbitkan Balai Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Diknas Sulut kembali dikritik.
Pasalnya sejumlah pihak menilai isi bulletin itu sangat minim mengulas bidang pendidikan, dan lebih pada pencitraan sejumlah pejabat Pemprov Sulut.
“Kalau kita perhatikan isi buletin ini, hanya sedikit sekali membahas tentang materi-materi pendidikan. Padahal diterbitkan oleh pihak Dinas Diknas Sulut melalui Balai TIK. Yang ada justru pencitraan pejabat Pemprov Sulut, ataupun kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bidang pendidikan,” komentar sejumlah guru saat berkunjung ke Dinas Diknas Sulut, Rabu (11/12/2013).
Menurut mereka, seharusnya materi-materi dalam bulletin itu berisi terkait berbagai hal dalam dunia pendidikan sehingga bisa menjadi sumber pembelajaran juga di sekolah. “Tapi bagaimana mau jadi sumber pembeajaran di sekolah jika isi bulletin itu hanya pencitraan para pejabat Pemprov Sulut,” tandas mereka.
Kepala Balai TIK Diknas Sulut, PO Edward MPd saat dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya isi buletin itu tidak semata-mata untuk pencitraan pejabat Pemprov Sulut. Tapi juga bertujuan untuk memperkenalkan pejabat dan instansi lain yang ada di Sulut, karena ternyata ada siswa yang tidak tahu siapa Wakil Gubernur, atau Kepala Dinas yang lain. “Bukan semata untuk pencitraan, tapi agar siswa juga tahu pejabat yang ada. Karena ternyata ada yan gbelum kenal siapa Wakil Gubernur,” ujar Edward.
Di sisi lain, Edward mengungkapkan, untuk setiap terbitan bulletin tiga bulanan itu menghabiskan dana Rp21 juta. “Kita habiskan dana 21 juta rupiah untuk mencetak seribu eksemplar bulletin ini. Dana itu berasal dari APBD Provinsi Sulut,” ungkap Edward.
Sebelumnya diberitakan bahwa penerbitan Buletin Sulut Pintar oleh Balai TIK sebagai media pembelajaran menuai sorotan. Menariknya sorotan ini datang dari Humas Pemerintah Provinsi Sulut yang merasa keberatan karena berita yang ditayangkan berikut foto adalah hasil cppy paste dari blog milik Humas Pemprov Sulut. Dan itu dilakukan tanpa ada etika untuk meminta izin terlebih dahulu. “Jika berita dan foto ini dikomersilkan karena menjadi proyek Diknas Sulut, tentu saja kami merasa keberatan,” ujar Kasubag AY Rambing, Selasa (10/12/2013) lalu. (Agust Hari)