TONDANO – Meskipun terkesan lamban, namun Panitia Khusus Daerah Aliran Sungai (Pansus DAS) Tondano DPRD Sulut terus memaksimalkan waktu pembahasan. Kamis (12/1) sore, Pansus yang diketuai Edwin Lontoh dari Fraksi Demokrat ini melakukan pertemuan dengan Pemkab Minahasa yang dipimpin Sekda Warouw Karouwan.
Pertemuan yang dilaksanakan di kantor bupati Minahasa, oleh Pansus DPRD Sulut bertujuan mencari masukan dalam bentuk data untuk sinkronisasi dan persamaan persepsi dengan daerah kabupaten dan kota yang berkaitan dengan Ranperda DAS Tondano yang sementara dibahas.
“Tujuan kami datang kesini untuk meminta masukan dalam bentuk data agar ada persamaan persepsi terkait Ranperda DAS Tondano,” tutur Lontoh.
Namun disayangkan, pihak pemkab yang diwakili sekretaris daerah dan beberapa kepala SKPD terkait tidak siap memenuhi permintaan pansus. Dibuktikan sampai berakhirnya pertemuan, data-data yang dimaksud tak kunjung diterima anggota pansus.
Namun beberapa masukan secara lisan yang disampaikan asisten perekonomian dan sisten pemerintahan beserta kepala dinas perikanan, kadis kehutanan, kepala BLH, perwakilan PU dan LSM Hulu Lestari patut menjadi catatan bagi Pansus DAS Tondano.
“Kami berharap, DAS dan Danau Tondano tidak hanya menjadi tanggung-jawab semata Pemkab Minahasa, namun juga pemerintah kabupaten, kota lainnya serta Pemprov Sulut,” tukas Kadis Perikanan dan Kelautan, Ir Dolvie Kasenda.
Hal lain disampaikan Ketua LSM Hulu Lestari, Sonny Walean, bahwa ranperda yang sementara dibahas pansus sangat positif untuk menghasilkan suatu perda agar DAS Tondano dapat dikelolah secara profesional oleh suatu badan yang memiliki legalitas termasuk pendanaan baik dari APBD maupun APBN.
“Namun saya juga mengusulkan, alangkah baiknya ketua badan atau pengurus yang akan dibentuk jika perda sudah ditetapkan adalah figur yang menguasai benar danau dan DAS Tondano ini. Konkritnya adalah orang Minahasa,” ujar Sonny.
Menanggapi itu, wakil ketua pansus Sherpa Manembu berjanji bahwa pansus akan bekerja maksimal untuk menghasilkan suatu Perda DAS Tondano yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulut. “Termasuk kewenangannya apa, dananya bagaimana. Soal pengelolahnya nanti akan dilakukan uji kepatuhan dan kelayakan,” pungkas politisi Partai Golkar ini.
Diketahui, anggota pansus yang menemui Pemkab Minahasa diantaranya, Edwin Lontoh, Sherpa Manembu, Syenny Kalangi, Anton Mamonto, Juddy Moniaga dan Eddyson Masengi. Sementara dari pihak pemkab terdiri dari Sekda Warouw Karouwan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wilford Siagian, Asisten Pemerintahan dan Kesra F.P.L Loing, Kadis Kehutanan Wenny Talumewo, Kadis Perikanan dan Kalautan Dolfie Kasenda, Kepala BLH Alfa Montong serta perwakilan Dinas PU. (jy)
