Manado – Pasca diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2012, Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) melaksanaan Lokakarya Pengembangan Strategi Komunikasi guna Pencegahan Korupsi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di hotel Aryaduta Manado Rabu (3/7).
Lokakarya yang di sponsori oleh Support to Indonesia Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) Project Sulawesi Utara. Dimana kegiatan yang berfokus kepada Pelayanan Publik, dengan Pembicara perwakilan Komisi KPK Imam Madfuz, dalam ceramahnya memberikan pemahaman proses pelayanan terutama disektor keuangan dan catatan sipil.
Kepada sejumlah wartawan, pelakasana Project Officer Bambang Ponco mengatakan, seminar ini bentuk tindak lanjut dari kegiatan pemberian opin WTP kepada Pemprov Sulut terhadap LHP BPK RI perwakilan Sulut.
“Intinya kegiatan lokakarya ini lebih fokus kepada sektor Pelayanan Publik guna membahas kendala-kendala dan strategi dan antisipasi terjadinya penyelewengan yang berindikasi korupsi,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, Kegiatan ini adalah bentuk aplikasi SIPS, kepada 5 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang mendapatkan opini yang kurang memuaskan di tahun ini. (Jrp)
