Kotamobagu – Warga Kota Kotamobagu (KK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menelusuri pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Kotamobagu (RSUK), Puskesmas serta Poskesdes di daerah tersebut.
Menurut warga, tidak menutup kemungkinan kejadian kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes di Provinsi Banten yang menjerat Gubernurnya Ratu Atut Chosiyah bakal terjadi di KK. Karena dalam pengadaan Alkes sangat rentan dengan permainan antara pihak rekanan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku pengguna anggaran.
“KPK juga perlu menelusuri pengadaan Alkes di Kotamobagu, melihat proyek ini kurang terpantau oleh pihak – pihak terkait yang berkompoten dalam pengawasan pengadaan ini,” kata warga sembari meminta namanya tak disebut.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Dinkes dr Salmon Helweldry, mengakui jika dana di Dinkes tahun ini, mereka mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Alkes untuk penunjang infrastruktur kesehatan di Puskesmas dan Poskedes di Kotamobagu.
“Pengadaannya untuk semua Puskesmas dan Poskesdes. Anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi secara rinci saya tidak hafal betul,” kata Salmon.
Salmon sendiri membantah jika kejadian seperti di Banten dan Tangerang Selatan akan bakal terjadi di Kotamobagu. Ia mengatakan, bahwa proyek pengadaan Alkes yang dilakukan sudah sesuai dengan spek serta disesuaikan dengan harga perkiraan sendiri untuk kebutuhan pelaksanaan lelang.
Badan Pemeriksa Keuangan disinyalir setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan Alkes di Banteng yang mencapai Rp 30 Miliar. Hal itu terdiri dari yang tidak lengkap Rp 5,7 miliar. Ada juga Alkes tidak sesuai spesifikasi senilai Rp Rp 6,3 miliar. Terakhir yaitu pada saat pemeriksaan fisik berjumlah Rp 18,1 miliar. (harismongilong)
Ketiga dugaan penyimpangan itu adalah alat kesehatan. Yakni, tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar.(haris.mongilong)
