Manado – Rombongan Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan BUMN melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Aria Bima (Anggota Fraksi Hanura) bersama 13 anggota lainnya dan diterima oleh Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang didampingi oleh Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil, M.Pd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut, Selasa (6/11).
Kehadiran tim Komisi VI DPR RI tersebut adalah dalam rangka menyerap aspirasi serta mendengar dan melihat langsung perkembangan sekaligus kendala dan permasalahan yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan BUMN.
Dalam pertemuan tersebut Sarundajang secara khusus menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dan meminta perhatian Komisi VI DPR RI untuk meneruskannya kepada Kementerian terkait. Sarundajang meminta perhatian khusus untuk masalah BBM terutama untuk Daerah Kabupaten Kepulauan termasuk BBM untuk Nelayan. Kesulitan yang dihadapi adalah sampai saat ini depo untuk nelayan yang tersedia hanya di Kota Tahuna sementara untuk dua Kabupaten lainnya belum tersedia padahal perairan kedua kabupaten kepulaun tersebut sangat potensial dimana terdapat banyak sekali ikan.
Sarundajang juga meminta Komisi VI untuk memperjuangkan agar di setiap Kabupaten/Kota dikembangkan pasar tradisional yang juga merupakan muara dari produk UMKM.
Khusus untuk Kota Manado Sarundajang meminta perhatian khusus untuk pengembangan Pasar Bersehati. Secara khusus Sarundajang menyoroti realisasi dana Community Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh BUMN-BUMN yang beroperasi di Sulawesi Utara.
Selama ini menurut Sarundajang hanya beberapa BUMN yang berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk penyaluran CSR-nya.
“Apabila dikoordinasikan dengan Pemprov maka peruntukan dana tersebut dapat ditujukan kepada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara seperti perbaikan perumahan kumuh. Hanya beberapa BUMN yang selama ini aktif berkolaborasi dengan Pemprov Sulut seperti Perbankan, PLN dan Pertamina,” ujar Sarundajang. (jrp)
