Tommy Ampow, anggota Komisi I DPRD Minsel.
Amurang—Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan DPRD Minahahasa Selatan, Tommy Ampow menyayangkan kalau rumah kopi Topas jadi ajang tempat pertemuan PNS. Lantas, mana pengawasan BKDD dan Inspektorat serta Sat Pol PP Minsel?
‘’Sudah sejak rumah kopi Topas hadir di Amurang-Minsel, semua PNS tak terkecuali dari Minsel sendiri dengan pakaian lengkap datang hanya untuk berleha-leha. Tetapi, PNS berasal dari luar daerah (Minsel, red) pun datang hanya untuk minum es dan santap makanan khas Biapong serta Pia,’’ ujar Ampow.
Menurut Ampow, disini menjadi pertanyaan sejauh manakah pengawasan BKDD Minsel, yang kini dipercayakan kepada Drs Jootje Dehoop dan Drs Wemmy Lengkong. Seharusnya, BKDD harus melakukan pengawasan secepatnya.
‘’Selain BKDD, mana pengawasan Inspektorat dan Sat Pol PP Minsel lagi. Kalau Inspektorat jangan hanya memeriksa berbagai masalah saja. Tetapi, harus sinkronkan masalah tugas pokok PNS. Sebab, ternyata banyak sekali PNS yang seharusnya berada dimasing-masing SKPD. Tetapi, justru banyak diantara mereka hanya duduk-dukuk di Topas,’’ tegas Ampow.
Dikatakan lelaki dari FPD ini, seharusnya masalah ini menjadi tanggungjawab BKDD, Inspektorat dan Sat Pol PP. Namun demikian, kalau juga masih banyak PNS yang berkunjung dengan memakai seragam lengkap. Maka Komisi I DPRD Minsel ikut menyayangkannya.
‘’Kalau juga BKDD, Inspektorat dan Sat Pol PP tak bisa melakukan pengawasannya. Maka, Komisi I minta Kepala BKDD Drs Jootje Dehoop, Kepala Inspektorat Denny Kaligis, SH dan Kepala Sat Pol PP Drs Nofriet Ransulangi mundur dari jabatannya. Karena saya melihat, ketiga pejabat diatas gagal melakukan pengawasan terhadap PNS yang banyak berfoya-foya ke Topas,’’ pungkas Ketua PAC Partai Demokrat Amurang Barat ini. (and)
