Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Felly Estelita Runtuwene (Foto : BeritaManado.com)
Boroko, BeritaManado.com – Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, data selalu menjadi komponen penting dalam mengambil segala bentuk kebijakan.
Hal tersebut, dikatakannya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Rabu (28/4/2021) kemarin.
Menurut Politisi NasDem ini, bicara data, seluruh pembangunan di negeri ini dasarnya adalah data. Namun kenyataannya sampai saat ini data tersebut masih banyak yang tidak akurat.
Salah satu contoh, katanya, dalam melakukan pendataan bagi kepesertaan BPJS Kesehatan, masih banyak yang tidak tepat.
“Dilapangan yang kita temui ada anggota keluarga di DPR RI terus di bayarkan semua iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah, tentu ini tidak tepat,” ujarnya kepada BeritaManado.com.
Lebih jauh, dijelaskan Felly, kalau BPJS Kesehatan untuk membayar iuran mereka melalui APBN PBI-nya, datanya itu di ambil dari kemensos RI.
“Sejauh ini sudah begitu banyak yang di biayai pemerintah, tapi kurang-kurang terus, ternyata setelah di cek, sasarannnya banyak yang tidak tepat,” bebernya.
Jadi, menurut mantan anggota DPRD Provinsi Sulut ini, masalah data ini punya peran penting. Kenapa kurang terus, karena pendataan itu, data yang diberikan oleh kementrian atau lembaga tidak sesuai.
Sementara yang di maksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bantuan iuran dan bantuan lainnya itu diperuntukan untuk masyarakat yang tidak mampu, tapi dibawah masih banyak masalah, lagi-lagi persoalannya adalah data yang berhamburan.
Dia menambahkan, di Sulut, APBN itu menanggung kurang lebih ribuan jiwa yang tercaver oleh BPJS Kesehatan. Kemudian dari ABPD provinsi ada sekitar 400 ribu jiwa, untuk kabuapten/kota lebih kecil lagi dari itu.
“Saya sudah mendengar, bahwa ada beberapa Kabupaten/kota ada ketidak mampuan membayar, yang pada akhirnya masyarakat ketika berobat ternyata kartu mereka tidak aktif lagi,” singkatnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil ketua Komisi II DPRD Bolmut Mulyadi Pamili menyoalkan begitu banyak pasien yang merupakan masyarakat kami (Bolmot) saat melakukan pengobatan di puskesmas, namun disampaikan oleh petugas puskesmas bahwa kartu BPJS yang mereka miliki sudah tidak aktif.
“Harusnya kejadian ini, pihak BPJS dapat memberikan keterangan kalau BPJS mereka masuk pada Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau seperti apa,” sambungnya.
Sebab, kata Politisi NasDem ini, APBD SULUT, yang sejak awal Januari tahun 2021 sudah di non aktifkan, Karena belum ada perpanjangan tanggungan dari pemerintah provinsi Sulut.
“Saya berharap pada fraksi partai NasDem di DPRD provinsi Sulut dapat menidaklanjuti persoalan ini dengan pemerintah provinsi,” tuturnya
Saat dikonfirmasi, melalui kepala seksi jaminan kesehatan masyarakat Dinkes Sulut Kitty G. A. Worotikan membenarkan terkait penonaktifan kartu BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah provinsi bagi warga Bolmut.
“Penonaktifan ini berlaku untuk semua kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Kontraknya selesai pada bulan Desember kemarin,” sambungnya.
Dijelaskannya, hal itu terjadi karena pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data kependudukan para penerima BPJS Kesehatan ini.
“Ada banyak data ganda dan tidak valid, termasuk data warga yang tidak berhak menerima kartu BPJS ini, sehingga kami sementara melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap nama-nama tersebut, termasuk mengupdate kembali warga yang layak menerima kartu BPJS ini namun tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota,” sebutnyam
Meskin begitu, dia menyebut, pada tahun ini pemerintah propinsi akan berupaya melanjutkan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami akan berupaya untuk melanjutkan kontrak tersebut, meskipun nantinya kontrak tersebut baru dimulai pada pertengahan tahun 2021,” tandasnya.
(Nofriandi Van Gobel)
